Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau membagikan 65.000 bibit dalam polybag kepada ASN (aparatur sipil negara), kelompok wanita tani dan masyarakat guna menjaga kestabilan harga, dan persediaan pangan khususnya cabai serta menekan laju inflasi di daerah ini.
"Pada Juli 2022, tingkat inflasi Provinsi Riau tercatat mencapai angka 7,04 persen, dan menjadikan Provinsi Riau masuk ke dalam lima besar Provinsi tertinggi inflasi di Indonesia, yaitu berada di urutan ke-4," kata Gubernur Riau Syamsuar di sela peluncuran Gerakan Tanam Cabai sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk ASN dan masyarakat di Provinsi Riau, di Kelompok Wanita Tani Cemara, Jl. Thamrin Kota (Lapangan Sepak Bola UNRI Gobah), di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, salah satu penyebab inflasi di Provinsi Riau adalah gejolak harga komoditas pangan, seperti harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, sebagai akibat kenaikan harga pupuk dan sarana produksi lainnya, serta peningkatan curah hujan di wilayah sentra.
Curah hujan menimbulkan gagal panen dan terganggunya distribusi sedangkan Riau bukan daerah produsen komoditas pangan. Ironisnya sebagian besar masyarakat Riau menggemari masakan pedas.
"Kebutuhan akan cabai khususnya di Riau terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun produksi cabai di Riau masih tergolong rendah. Kebutuhan cabai merah untuk Riau sekitar 29.193 Ton (tingkat konsumsi 4,53 Kg/Kapita/Tahun)," katanya.
Sementara itu produksi tahun 2021 tercatat sebanyak 14.097 Ton dengan luas panen 1.555 Ha. Artinya rata-rata produktivitas 8,4 Ton/Ha, maka terdapat kekurangan sebesar 15.096 Ton (51,71 persen. Kekurangan inilah kata Gubernur Riau yang harus dipenuhi dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa.
Hal ini menyebabkan harga cabai berfluktuasi, tergantung dari harga di tingkat petani, ditambah dengan margin pemasaran hingga cabai sampai di tangan konsumen masyarakat Riau.
"Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan suku bunga, serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Prioritas utama Pemerintah saat ini yaitu menyelamatkan masyarakat agar tidak lebih banyak lagi yang jatuh ke jurang kemiskinan setelah sekian lama mengalami musibah COVID-19," katanya.
Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kata Syamsuar lagi, inflasi setiap daerah harus berada di bawah 5 persen. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau saat ini berupaya menekan laju inflasi dengan melakukan beberapa tindakan cepat antara lain melakukan Operasi Pasar Murah serta melakukan penanaman cabai di lingkungan masing-masing.
Upaya selanjutnya adalah menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan usaha bidang pertanian pangan, khususnya penanaman cabai, kata Syamsuar.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan, pendistribusian bibit cabai tersebut dimaksudkan mengoptimalkan lahan pekarangan dalam memproduksi kebutuhan cabai untuk keluarga dan masyarakat, serta solusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi keluarga dengan mengoptimalkan gizi, memberdayakan kemampuan kelompok wanita tani dengan membudayakan pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman.
Sedangkan pembagian bibit cabai ini dilakukan secara bertahap di seluruh Kabupaten/Kota dengan prioritas terutama di kota inflasi yaitu Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir.
"Dari 65.00 bibit itu terdiri dari 30.000 diserahkan kepada kelompok tani binaan BI, 20 ribu diserahkan kepada ASN pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau dan 15.000 polybag untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat di Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Indragiri Hilir," katanya.***1***T.F011
Pemrov Riau bagikan 65 ribu bibit cabai gratis ASN, KWT dan ke masyarakat
Gubernur Riau Syamsuar, Misnarni Syamsuar, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau, Syahfalefi, Perwakilan Bank Indonesia melakukan penanaman cabai secara simbolis di lahan KWT Cemara di Jalan Thamrin Lapangan FKIP UNRI di Pekanbaru, Senin. (ANTARA/Frislidia)
