Pekanbaru (ANTARA) - Kesungguhan BUMD dalam hal ini PT Bumi Siak Pusako saat masih bermitra dengan Pertamina Hulu mengelola migas dalam satu wadah Badan Operasi Bersama (BOB) membuat Pemerintah Pusat optimis akan kemampuan BUMD mengelola sendiri secara mandiri.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan setelah mempelajari pengajuan proposal perpanjangan kontrak WK dari tim PT BSP pemerintah pusat melihat kinerja dan pencapaian selama ini memutuskan memberi kepercayaan penuh untuk mengelola CPP Blok seratus persen.
Keputusan ini didasari dengan harapan bahwa masyarakat Riau tidak hanya akan memperoleh keuntungan dari sisi finansial, namun juga kemampuan untuk mengelola sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di daerah untuk meningkatkankesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan daerah yang lebih baik di masa depan.
“Dua puluh tahun telah berlalu, dan kini tonggak pengelolaan WK CPP telah beralih 100 persen kepada putra dan putri terbaik Provinsi Riau, melalui PT. BSP. Untuk itu pada kesempatan ini, kami atas nama manajemen SKK Migas dan industri hulu migas ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya serta ucapan terimakasih atas kerja sama dan kontribusi seluruh jajaran Pertamina yang telah mendampingi dan mengelola WK CPP ini,” kata Dwi dalam seremoni perpanjangan WK CPP pada Senin (8/8) di Pekanbaru.
Dwi juga mengingatkan PT BSP agar benar-benar kerja keras dalam mewujudkan segala hal yang telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui proposal perpanjangan WK CPP Blok. “Kepada PT. BSP, kami harapkan selama masa pengelolaan bersama dengan Pertamina, telah memiliki lesson learned dalam pengelolaan WK CPP ini. Sehingga PT. BSP, dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mengelola WK CPP ini dengan baik dan mengoptimalkan aktifitas kegiatan usaha hulu migas kedepannya,” lanjut Dwi.
Menurutnya dari beberapa target yang dibuat PT BSP membuat Pemerintah Pusat tak punya alasan lagi menolak upaya perpanjangan tersebut. “Nantinya WK CPP ditargetkan mencapai produksi sebesar 56 ribu BOPD pada tahun 2033, sesuai dengan yang ditargetkan oleh PT. BSP pada proposal alih kelola,” ujarnya.
Dengan adanya penambahan aktifitas hulu migas untuk mencapai target produksi tersebut, tentunya akan mampu meningkatkan roda perekonomian di Provinsi Riau. “Kami berharap industri di Provinsi Riau dapat terus tumbuh sehingga dapat memajukan perekonomian daerah dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional,” terang Dwi
Pemerintah pusat optimis PT BSP mampu kelola migas
Dari kiri Direktur PT BSP, Bupati Siak, Gubernur Riau, Direktur di Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Direktur PHR saat seremoni perpanjangan WK CPP di Pekanbaru. (ANTARA/HO-Pemkab Siak)
