Pekanbaru, 25/9 (antarariau.com) - Perhimpunan Guru Swasta Provinsi Riau (PGSPR) mempertanyakan dana kesejahteraan yang belum diterima sejak 2011 dari Dinas Pendidikan yang disampaikan saat dilakukan dengar pendapat dengan Komisi D.
"Kami guru swasta ingin tahu kemana dana kesejahteraan yang sudah dialokasikan. Padahal anggaran kesejahteraan ini sudah disahkan sebanyak Rp64 miliar," kata Husni Thamrin di Pekanbaru, Selasa.
Para guru swasta dari beberapa kabupaten kota menyayangkan nasib guru swasta yang masih belum diperhatikan. Menurut mereka guru swasta sering dinomorduakan dibanding dengan guru yang telah berstatus pegawai negeri sipil.
Dalam rapat tersebut perwakilan dari Dinas Pendidikan yakni sekretaris Dinas, Abdul Kadir mengatakan bahwa saat ini Disdik tidak boleh lagi mengeluarkan dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya temuan BPK yang menganggap dana kesejahteraan tidak seharusnya dikeluarkan oleh Disdik.
"Dana kesejahteraan tersebut tidak tidak lagi berada di Disdik oleh karena BPK telah melarangnya. Dana bantuan dan kesejahteraan harus dari biro pemerintahan provinsi," kata Abdul Kadir.
Menurut Abdul Kadir biro yang mengurus masalah ini adalah kesejahteraan. Disdik hanya bertugas untuk memberikan data guru swasta yang akan memperoleh dana tersebut.
Menanggapi adanya lepas tangan dari Disdik ke biro kesejahteraan, ketua Komisi D Bagus Santoso langsung mengontak biro Kesra Riau.
Biro Kesrapun datang satu jam setelah itu, namun keterangan biro kesejahteraan malah memberikan keterangan lain tentang Bansos dan beasiswa pendidikan.
Menurut perwakilan biro Kesra alokasi kesejahteraan telah diumumkan. Pihak yang mendapat bantuan ini berupa hibah dan bansos yang bersifat individu. Diantaranya beasiswa kepada pelajar tingkat SD sampai perguruan tinggi dan juga guru agama serta garin mesjid.
Menanggapi hal ini para guru swasta langsung memberi tahu substansi permasalahan. Kemudian biro kesra menyatakan bahwa bantuan tersebut ada pada biro keuangan.
Guru Swasta ke DPRD Tanya Dana Kesra
