Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK/SMA swasta Pekanbaru, MJefry mendatangi kantor DPRD Riau, Selasa, untuk mengadukan persoalan belum dicairkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah. Padahal kondisi guru SMA/SMK swasta juga memprihatinkan akibat dampak COVID-19.
Dia menuturkan hampir semua guru SMA/SMK swasta terdampak pandemi COVID-19 lantaran banyak para pelajar yang tak mampu membayar SPP karena perekonomian keluarga mereka terdampak dari wabah virus tersebut. Aktivitas belajar mengajar yang dilakukan secara daring pun, membuat sekolah swasta tak terlalu membebani para murid.
"Karena memang 100 persen dari alokasi gaji guru berasal dari SPP siswa, sedangkan kondisi saat ini siswa hanya belajar dari rumah secara daring. Banyak walimurid yang tak mampu membayar SPP karena ekonominya terdampak COVID-19. Ini juga sangat berdampak pada sekolah yang mengalami kesulitan dalam mencari jalan keluar pembayaran gaji huru," ucapnya.
Pihak sekolah sangat mengharapkan dicairkannya dana BOSDa karena sesuai aturan pengalokasiannya 50 persen diperuntukkan bagi pembayaran gaji guru. Jika BOSDa tak dicairkan, maka gaji guru swasta terancam tak dibayarkan.
"Sementara itu, pencairan dana BOSDa pada sekolah swasta hingga hari ini tidak dapat dilakasanakan, karena ada postur anggaran yang tidak sesuai penempatannya," ucapnya.
"Dinas pendidikan beralasan BOSDa sekolah swasta mesti merupakan bantuan tak langsung agar bisa segera dicairkan padahal sejak awal dana BOSDa swasta tergabung dengan dana BOSDa negeri dengan pos anggaran melalui bantuan langsung. Dana BOSDa negeri justru sudah cair, sementara kami harus menunggu APBD-P untuk dicairkan," sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar meminta agar Pemprov Riau mencarikan solusi terkait nasib guru swasta ini.
"Anggaran untuk COVID-19 saja bisa bergeser. Apalagi Ini pos anggarannya sudah ada tapi tidak bisa dicairkan? Ini kan aneh, katanya harus pula menunggu pembahasan APBD Perubahan. Sementara kita tak tau apakah bakal dibahas APBD P nantinya. Padahal para guru ini sama nasibnya dengan masyarakat yang terdampak COVID-19," ucap Asri.
Asri mendesak agar Dinas Pendidikan segera mencairkan dana BOSDa swasta. Karena nasib guru sangat tergantung dari pengalokasian anggaran tersebut.
Baca juga: KPK panggil mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis kasus proyek jalan
Baca juga: Ketua DPRD Riau minta masyarakat waspadai potensi tindakan kriminalitas di tengah COVID-19
Mengadu ke DPRD Riau, guru SMA/SMK swasta terancam tak terima gaji
Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar (Diana/ANTARA)
