Pekanbaru (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Riau menilai kritikan serta desakan sejumlah anggota DPR agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya bersifat subyejtif dan tidak berdasar.
“Secara jelas dan konkret, Menhut RJA menyampaikan dalam RDP bahwa beliau tidak mengeluarkan IPPKH ataupun izin tambang. Fokusnya adalah penanaman kembali, evaluasi kawasan bencana, serta penyelidikan bersama Polri untuk mengetahui penyebab bencana,” kata Sekretaris DPW PSI Riau Juandy Hutauruk di Pekanbaru, Minggu.
Ia menyatakan selama kepemimpinan Raja Juli tidak ada kebijakan pelepasan kawasan hutan maupun pemberian izin pertambangan yang dapat memicu kerusakan lingkungan.
Menurut dia, Raja Juli selaku Menteri Kehutanan justru menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat program reboisasi dan pemulihan hutan.
Juandy menyebut kritik yang dialamatkan kepada Raja Juli setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI lebih bersifat politis dibandingkan substansial.
Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota dewan menyoal isu deforestasi dan banjir di beberapa wilayah Sumatera serta meminta Menteri Kehutanan mengundurkan diri.
Ia menilai langkah tersebut tidak merefleksikan upaya penyelesaian persoalan lingkungan secara mendalam. Menurutnya, selama ini Raja Juli telah melakukan berbagai program pemulihan, mulai dari reforestasi, penetapan hutan adat, hingga pengembangan hutan karbon.
“Yang terjadi justru kecenderungan mencari kambing hitam. Padahal lembaga legislatif juga punya tanggung jawab dalam perumusan kebijakan kehutanan,” ujarnya.
PSI Riau berharap isu lingkungan dapat dibahas secara objektif tanpa kepentingan politik yang berlebihan, terutama karena penanganan kerusakan hutan dan mitigasi bencana membutuhkan kolaborasi semua pihak.
