Tembilahan (ANTARA) - Salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Dapil 6, yang juga merupakan ketua partai Perindo, Darnawati membuat sebuah pernyataan kontroversial dalam percakapan group WatsApp lembaga legislatif DPRD Inhil.
Dari tangkapan layar, Darnawati menyatakan akan siap membayar media untuk mendukung publikasi berita terkait sebuah kebijakan pemerintah yang berencana melakukan pinjaman sebesar 200 miliar ke PT SMI.
Pernyataan tidak beretika tersebut, menggambarkan seolah media publikasi bisa disuap sesuai narasi pesanan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan salah persepsi publik.
"Ye tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yang mengangkat berita, kalau ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut. sekali maju pantang mundur, hahahah," tulisnya dalam sebuah percakapan Group WhatsApp, dalam tangkapan layar yang tersebar belum lama ini.
Pernyataan tersebut sontak mendapat respon dari anggota lain, Fadli DPRD yang menilai sikap tersebut tidak benar.
"Salah ibu Hajjah, media itu tidak perlu dibayar Bu, kalau mau naikan berita tinggal ibu datang aja sama media pasti dinaikannya berita," timpal Fadli berkomentar.
Diwaktu yang sama, anggota DPRD lainnya dari partai PPP, dapil 1, Tina Triana tampak memberikan dukungan terkait ‘Suap’ kepada media publikasi.
"Iya kak aji. buat aja juga berita nanti. yang penting tidak perkada mampos kita nanti tak begaji, yang tegadai pun pening bayar pake apa,” tulis Tina Triana.
Disinggung soal pernyataan tersebut, Darnawati mengatakan bahwa itu hanya sebuah candaan saja. “Candaan saja, tidak mungkin saya bayar media, orang kami aja pokir dewan hanya 400 juta, kalau untuk kebijakan kami kan partai koalisi pak Bupati tentu kami dukung,” ucapnya.
Pernyataan Darnawati, muncul pasca Anggota DPRD Inhil dari partai PDI-P, Samino menolak kebijakan wacana pinjaman tersebut. Menurutnya, pemda tetap bisa melanjutkan pembangunan dengan mengukur skala prioritas.
Samino mendorong agar pemerintah tidak ceroboh dan memperhitungkan rencana kebijakan pinjaman 200 miliar tersebut agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.
