Ketua PGSPR dorong pemerintah perhatikan kesejahteraan guru swasta

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Guru Swasta Provinsi Riau Husami Hamidi meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru swasta karena dinilai masih timpang dibandingkan kesejahteraan guru negeri.

Hal itu disampaikan Husaimi dalam pelantikannya sebagai Ketua DPW PGSPR periode 2023-2028 di Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau, Kamis.

"Ke depannya kita akan rapat kerja menyorot poin penting apa saja yang harus diperjuangkan, mungkin pemerintah selama ini bukannya tidak mau memperhatikan. Tetapi mereka tidak tahu. Ini menjadi tugas kita sebagai pengurus untuk memperjuangkan kesejahteraan guru swasta yang hari ini timpang sekali dengan guru negeri," ucap Husaimi.

Husaimimelanjutkan, padahal keduanya memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Sudah seharusnya kesejahteraan guru swasta disamaratakan dengan guru negeri.

"Guru swasta juga mendidik anak bangsa kenapa diabaikan. Ini menjadi tanggung jawab saya sampai 2028 untuk bisa memperjuangkan ini. Ini tugas sebagai panggilan moral, semoga membuahkan hasil bagi kesejahteraan guru swasta," ucap Husaimi yang juga merupakan anggota DPRD Riau.

Persoalan lainnya, kata Husaimi, banyak yang memprioritaskan anak-anak mereka masuk sekolah negeri. Padahal kualitas sekolah swasta tidak kalah unggul.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamsol menyebutkan dengan adanya perhimpunan ini, Pemerintah Provinsi bisa lebih mudah merangkul dan bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Terkait Bantuan Dana Operasional Daerah (Bosda) ke sekolah swasta, Kamsol menyebutkan Pemerintah Provinsi berencana akan menyalurkan pada semester ini, namun belum dapat direalisasikan karena tidak dapat direvisi pada peraturan sebelumnya.

"Kan dananya sudah ada per tahun, jadi kita mulai di tahun 2024. Nanti BOS Afirmasi itu akan disalurkan kepada pembiayaan anak tak mampu baik penerima PKH, PKN atau KIP. Jadi mereka bisa masuk sekolah swasta secara gratis sama dengan anak negeri," kata Kamsol.

Mengingat kapasitas kuota afirmasi yang diberikan oleh sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah tamatan SMP. Jadi, kata Kamsol kelebihan tersebut dapat ditampung di sekolah swasta.

"Afirmasi tu tak hanya anak tak mampu aja masuk di situ, ada hafiz dan bakat di bidang tertentu juga. BOS di sekolah swasta itu ada Rp25 miliar, kalau peruntukannya tepat sasaran, satu anak Rp5 juta berarti sudah 5000 anak yang bisa ditampung," ungkapnya.

"Kita susun dulu regulasinya. InsyaAllah kalau ada bonus nanti kita tambah untuk sekolah swasta itu seragam. Tahun 2024, kita perbaiki dulu Pergub tentang PPDB dan Pergub tentang Bosda," tambah Kamsol.