Bupati Meranti lega pertanggungjawaban anggaran 2021 disetujui DPRD

id Ranperda pertanggungjawaban Meranti ,DPRD Meranti ,Bupati Meranti

Bupati Meranti lega pertanggungjawaban anggaran 2021 disetujui DPRD

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menandatangani naskah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripurna di Gedung Balai Sidang DPRD, Rabu (6/7). (ANTARA/Rahmat Santoso)

Selatpanjang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti menggelar sidang Paripurna dalam rangka Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2021, Rabu (6/7) di Balai Sidang DPRD.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Ardiansyah itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan dari lembaga wakil rakyat tersebut.

"Terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan Badan Anggaran yang dengan sungguh-sungguh telah menyetujui Ranperda ini," sebutnya.

Menurut dia dengan diundangkannya regulasi tersebut secara bersama-sama diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Setelah pengesahan tersebut, Pemda Meranti akan menyampaikan kepada Pemprov Riau untuk dilakukan evaluasi.

"Kepada dinas dan instansi terkait diharapkan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti Perda ini di lapangan, sehingga dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan," ujar Bupati.

Selain kepada DPRD, Adil juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran instansi di bawahnya karena telah melakukan penyusunan serta komunikasi yang baik sehingga Ranperda tersebut dapat dirampungkan.

"Saya ingin menggarisbawahi pentingnya semangat kemitraan legislatif dan eksekutif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai fungsi masing-masing," harap mantan anggota DPRD Meranti dan Provinsi Riau itu.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Meranti, Darsini dalam laporannya menyampaikan 14 catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Kepulauan Meranti.

"Dengan kerendahan hati dan penuh harap, kiranya pemerintah daerah memperhatikan apa yang kami sampaikan dalam laporan ini, khususnya poin-poin yang menjadi catatan dan rekomendasi Banggar," ucapnya.

Turut hadir dalam Paripurna tersebut, Pimpinan Forkopimda, Sekda Bambang Suprianto, para Kepala OPD serta pejabat dan tamu undangan lainnya.