Pengembangan kawasan industri dinilai akan percepat pertumbuhan ekonomi daerah

Jakarta (ANTARA) - Pengembangan kawasan industri di berbagai daerah dinilai bakal mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sehingga penting bagi pemerintah untuk mendukung dengan regulasi yang khusus mengenai penyediaan infrastruktur industri.

"Masih banyak masalah kawasan industri di daerah seperti infrastruktur yang belum mumpuni. Padahal, kawasan industri memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tiap tahun," kata Direktur Utama Krakatau Sarana Properti (anak usaha BUMN Krakatau Steel) Ridi Djajakusuma dalam rilis di Jakarta, Senin.

Selain itu, ujar Ridi, persoalan lainnya adalah perizinan yang kadang juga menghambat pengembangan kawasan industri di daerah.

Ridi menyatakan bahwa pihaknya juga akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan khususnya dalam menangani kawasan industri Cilegon.

Ia mengemukakan bahwa berbagai masalah tersebut akan diangkat oleh HKI (Himpunan Kawasan Industri) dalam penyelenggaraan acara Business Forum & Rakernas XXII HKI yang direncanakan berlangsung pada akhir Agustus 2022 di Cilegon, Banten.

Ridi juga memaparkan, sampai saat ini jumlah kawasan industri (KI) tersebar di 21 provinsi dan menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja sektor manufaktur dan nonmanufaktur.

Keberadaan kawasan industri, lanjutnya, juga menciptakan berbagai usaha komersial nonmanufaktur yang sangat beragam serta kegiatan sosial yang cukup tinggi terhadap masyarakat sekitar.

Keberadaan kawasan industri daerah telah memberikan sumbangan devisa yang cukup besar, antara lain kontribusi industri manufaktur rata-rata setiap tahun sekitar 20-23 persen terhadap PDB.

“Krakatau Sarana Properti berharap pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan kawasan industri di daerah, karena, kawasan industri bisa menjadi pengungkit pengembangan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja dan juga meningkatkan daya saing ekspor, serta mampu menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Ridi.

Ketua Umum HKI Indonesia, Sanny Iskandar mengatakan perlu ada arahan dari pemerintah sebagai acuan untuk pengembangan kawasan industri tematik dan kawasan industri 4.0 sebagai kawasan industri generasi keempat.

"Bukan hanya guide line atau arahan tapi HKI juga memerlukan dukungan infrastruktur digital untuk bisa mengembangkan kawasan industri 4.0. Karena itu, HKI akan membentuk tim untuk menyusun konsep Kawasan Industri Digital dan Tematik,” ujar Sanny.

Sanny menambahkan, kawasan industri juga harus mempunyai daya saing untuk bisa menarik investasi. Karena itu, Himpunan Kawasan Industri telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi dalam Rapat Koordinasi Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia di Surabaya beberapa waktu lalu.

Rekomendasi tersebut antara lain, perencanaan KI di daerah-daerah agar selektif dalam pengembangannya dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan daya dukung lokasi, adanya regulasi khusus untuk urusan perizinan KI dan Industri di dalam KI, adanya regulasi khusus di bidang perpajakan untuk kegiatan dan Industri di dalam KI serta kualitas pendidikan dan keterampilan kerja SDM di daerah-daerah yang terdapat Kawasan Industri harus ditingkatkan untuk menghadapi kemajuan teknologi melalui pendidikan vokasi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mendorong 135 kawasan industri di Indonesia yang menempati 65.000 hektare tanah untuk beralih ke prinsip-prinsip praktik industri yang lebih berkelanjutan.

"Harapan saya adalah prinsip kawasan industri ramah lingkungan atau Eco-Industrial Parks dapat diimplementasikan baik di kawasan yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan," ungkap Agus dalam The International Conference On Eco-Industrial Parks, A Road To G20 Event di Jakarta, Selasa (31/5).

Baca juga: Kemenkop dan UKM usul koperasi bangun industri sawit rakyat

Baca juga: Tiga perusahaan komitmen untuk bangun ekosistem industri otomotif nasional