Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengharapkan agar Pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik.
"Pemerintah perlu benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia," kata Puan berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, permintaan Puan tersebut adalah langkah yang benar.
"Apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan, Pemerintah harus melihat realitas yang ada supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," ujar dia.
Trubus menyampaikan ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini.
Masyarakat, kata dia, berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pandemi COVID-19 mereda. Namun kenyataannya, pemerintah justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah.
Dengan demikian, Trubus menekankan, sebagaimana harapan Puan, Pemerintah perlu memperhatikan kondisi yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat.
Ia mengatakan segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kenyataan yang sedang mereka hadapi.
"Hal itu patut dilakukan agar Pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat," kata Trubus.
Kemudian, Trubus pun menyampaikan sejumlah langkah yang harus dilakukan Pemerintah agar kebijakan kenaikan harga BBM tidak mengakibatkan gejolak publik.
Pertama, ujar dia, Pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait dengan kebijakan penaikan harga BBM, mulai dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak serta antisipasi dari dampak yang ditimbulkan.
Kedua, kata Trubus, Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak penaikan harga BBM dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat.
Jaring pengaman sosial itu dapat berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, khususnya bagi mereka yang menggeluti sektor UMKM dan padat karya.
Ia pun menyarankan Pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar, seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. Lalu, kata dia lagi, Pemerintah juga perlu menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, sebelum menaikkan harga BBM.
Baca juga: Silaturrahmi dengan Megawati untuk duetkan Prabowo-Puan
Baca juga: Survei CPCS: Puan Maharani posisi teratas di bursa cawapres
Berita Lainnya
Langkah Komang Ayu terhenti di perempat final usai kalah dari Yue Han pemain Tiongkok
17 May 2024 17:07 WIB
Ruth Sahanaya berpesan ke musisi muda agar kedepankan sikap dan perilaku baik
17 May 2024 15:52 WIB
Pj Bupati Inhil tegaskan seluruh OPD gunakan BRK Syariah untuk layanan jasa perbankan
17 May 2024 15:32 WIB
Yonif 122/Tombak Sakti laksanakan patroli patok MM 2.2 di perbatasan RI-PNG
17 May 2024 15:20 WIB
Menlu Retno: upaya Israel hambat bantuan kemanusiaan untuk Gaza sistematis
17 May 2024 14:54 WIB
TNI AU sambut kedatangan pesawat Hercules ke lima di Halim Perdanakusuma
17 May 2024 14:25 WIB
Film "Malam Pencabut Nyawa", melawan teror mematikan dari alam mimpi
17 May 2024 14:15 WIB