BKKBN Riau gandeng jurnalis percepat penurunan prevalensi stunting yang masih tinggi 22,3 persen

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor BKKBN Perwakilan Riau menggandeng jurnalis di daerah itu untuk mempercepat upaya penurunan prevalensi stunting yang kini masih berada pada angka 22,3 persen atau berada di bawah estimasi 20 persen prevalensi stunting menurut WHO.

"Karenanya keberadaan jurnalis menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan prevalensi stunting tersebut dengan cara intervensi yang terintegrasi (konvergensi) secara spesifik dan sensitif," kata Kepala BKKBN Perwakilan Riau, Mardalena Wati Yulia di Pekanbaru, Selasa.

Dia mengatakan, jurnalis dalam konvergensi spesifiknya berperan dalam pemberitaannya mengencarkan sosialisasi program BKKBN ke masyarakat melalui pendekatan multi sektor dan multi pihak. Selain itu mendorong pemerintah kabupaten dan kota mampu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendanai kegiatan ini.

Sebab selama ini, katanya, alokasi BOKB memang sudah ada, akan tetapi terkendala realisasinya yang ditandai masih adanya sisa anggaran sehingga dibutuhkan percepatann anggaran itu, dan penataan kembali dalam segi pengelolaan dan sistim penganggarannya.

"Karenanya keberadaan jurnalis penting, bagian dari penggarapan bersama pemusatan kegiatan setelah BKKBN memetakan 216 locus stunting berdasarkan laporan dan usulan dari 12 pemerintah kabupaten dan kota di Riau," katanya.

Artinya, katanya, BKKBN bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu "mengeroyok" zona prioritas (locus) penanganan stunting yang ditetapkan itu. Kendati itu usulan dari 12 pemerintah kabupaten dan kota, namun bagi BKKBN berkomitmen fokus pada 12 kabupaten dan kota disamping pada 216 locus stunting tadi.

Selanjutnya katanya lagi, setelah pemetaan 216 locus stunting itu, perlu mempersiapkan pembentukan tim audit stunting dengan melibatkan pakar, dokter ahli gizi sesuai dengan bidangnya masing-masing memberikan penanganan yang tepat.

Pembentukan Tim Audit Stunting ini, katanya, sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Sedangkan tujuannya adalah untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan yang menjadi penyebab stunting, evaluasi, rekomendasi sebagai tindak lanjut terhadap penanganan kasus stunting serta menjadi bahan laporan kasus stunting di kabupaten.

"Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan, manajemen, pendampingan keluarga dan permasalahan medis yang terkait dengan stunting," katanya.

Pencegahan stunting itu penting, karena dtunting yang merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis di seribu hari pertama kehidupan anak berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.