BKKBN Perwakilan Riau berupaya bentuk lagi 1.475 pusat data kependudukan tiap desa

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau berupaya membentuk 1.475 lagi pusat data kependudukan pada tiap desa/kelurahan sebagai basis intervensi pembangunan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Rumah dataku strategis karena merupakan pusat semua penyajian data pembangunan di Kampung KB baik fisik dan non fisik," kata Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia, pada acara orientasi pengelola rumah data kependudukan tingkat Provinsi Riau diikuti 79 peserta di Pekanbaru, Jumat.

Menurut Mardalena Wati Yulia rumah pusat data kependudukan (disebut Rumah Dataku) adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistim pengelolaan dan pemanfàatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, data yang bersumber dari, oleh dan masyarakat terutama berada di Kampung KB.

Ia menyebut, 'rumah dataku' itu harus melekat pada tiap Kampung KB dan di Riau itu kini baru terbentuk sebanyak 387 unit atau 20,73 persen dari sebanyak 1.862 Kampung KB berada di tiap desa/kelurahan.

"Di Riau sudah terbentuk sebanyak 97 persen Kampung KB atau sebanyak 7 desa/kelurahan lagi yang belum terbentuk Kampung KB. Idealnya memang rumah dataku juga harus terbentuk sebanyak itu sehingga butuh kerja keras para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lapangan mempercepat pembentukan rumah dataku itu sekaligus bersama instansi terkait meningkatkan kelas rumah dataku itu menjadi rumah dataku paripurna," katanya.

Ia menjelaskan untuk menjadi sebuah "Rumah Dataku Paripurna" harus memenuhi indikator antara lain penurunan angka unmet need, adalah persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

Pada tahun 2022 angka unmet need di Riau mencapai 25 persen dan justru turun menjadi 13 persen di tahun 2023. Upaya menurunkan unmet need itu selanjutnya justru tidak sulit karena PKB, bisa mengambil data tersebut pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (Siga) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

"Sistem aplikasi yang kini dikembangkan menjadi new siga tersebut butuh peran optimal dari para PKB. Selain itu PKB juga perlu merangkul instansi pemerintah terkait lain yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program di Kampung KB," katanya.

Karena itu, katanya lagi melalui kegiatan ini BKKBN juga mendatangkan nara sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang akan membekali peserta terutama PKB agar bisa mengelola rumah dataku itu dengan maksimal.

Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan siapa saja dalam melakukan pembinaan data statistik sektoral, termasuk BKKBN bagaimana bisa mengolah data misalnya di level desa.

Ia menjelaskan untuk menginput data maka harus ada kaidah-kaidah yang diikuti dan kebutuhan lain yang harus disiapkan. Jika di BPS ada GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) mendeskripsikan dan mendefinisikan sekumpulan proses bisnis yang dibutuhkan untuk menghasilkan statistik resmi.

"BPS Riau siap mendorong PKB dan peserta lain untuk melakukan proses pendataan yang sudah mengikuti kaidah kaidah tersebut mulai dari mengumpulkan data, yang harus dilengkapi dengan keterangan meta data dan lain lain," katanya.