Rengat, (Antarariau.com) - Kalangan LSM di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, mendukung pemerintah melaksanakan program pengadaan sapi yang dinilai bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi peternak sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil.
"Proyek senilai Rp16 miliar ini terancam batal akibat ketakutan eksekutif merealisasikannya, padahal selama dikerjakan sesuai koridor tentunya tidak akan dipermasalahkan," kata Marwan Umar (45) Ketua LSM gabungan Indragiri Hulu didampingi Ropiudin (50) warga Inhu di Rengat, Selasa.
Sebelumnya Pemkab sudah menyalurkan bantuan senilai Rp1,4 Miliar untuk sejumlah warga kategori fakir miskin, yatim piatu, janda dan pedagang kecil yang mendapat respon dari masyarakat, namun disayangkan proyek pengadaan sapi ini terancam batal.
"Kedua kegiatan ini saling ketergantungan dan mendukung, pasalnya Pemkab Inhu setiap tahun memprogrmkan kegiatan ekonomi kerakyatan sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga dengan memberikan bantuan Dana APBD Inhu tahun 2013, namun disisi lain Pemkab Inhu juga mengganggarkan senilai Rp16 Miliar untuk proyek kegiatan pengadaan sapi untuk tingkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, semua satker harus siap membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama realisasi ekonomi kerakyatan.
Kegiatan besar untuk jangka panjang seperti proyek pengadaan sapi yang terancam dibatalkan hanya karena ketidakmampuan dalam pengelolaan kegiatan tersebut dan hal ini dapat menghambat citra pemerintah sendiri dimata masyarakat.
Program yang sudah jelas-jelas disetujui anggota DPRD itu bisa dibatalkan oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan. Hal ini sangat merugikan banyak pihak berarti Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto mesti mempertanyakan komitmen dari kadisnya.
"Kami berharap Bupati Indragiri Hulu tegas untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut, karena untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan program ekonomi kerakyatan, jika ada hal yang kurang relavan masih bisa ditinjau ulang," sebutnya.
"Siapapun yang tidak mendukung program Bupati Indragiri Hulu untuk masyarakat lebih baik diganti dan ditempatkan yang mampu dan bisa melaksanakannya," tegasnya.
Pengadaan 2.147 ekor sapi dengan nilai Rp16 Miliar tersebut akan sangat mendukung perekonomian warga, sehingga selain menjadikan daerah itu swasembada daging juga dapat menyejahterakan masyarakat.
Jika alasannya hanya karena calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang akan menerima sapi bali tersebut tidak tepat sasaran, Kemudian tumpang tindih dengan kelompok tani yang pernah menerima pada tahun sebelumnya. Maka dapat dialihkan ke kelompok lain setelah dilakukan verifikasi sehingga kegiatan tetap dilaksanakan.
sejumlah anggota DPRD Inhu tetap ngotot minta pengadaan sapi senilai Rp16 miliar ini dilaksanakan, sebagaimana ditekankan anggota DPRD Inhu seperti Suharto, Nursyamsiah dan Syamsudin.
"Jangan dibatalkan sepihak saja. Seharusnya bisa dilihat mana yang proposal benar dengan kelompok tani benar dan mana yang tidak. Apalagi saat ini anggarannya sudah ada, sehingga kami minta tetap minta dilaksanakan pengadaan sapi ini," ujarnya.
Anggota DPRD Inhu, Nursyamsiah meminta Dinas Peternakan dan Perikanan mencari solusi agar pengadaan sapi bali tersebut tetap dilaksanakan. "Kalau bisa dipecah saja, sehingga aspirasi konstituen dap
LSM Dukung Pemkab Inhu Dalam Pengadaan Sapi
