Bengkalis (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima hibah pembangunan dermaga Sungai Selari tahap pertama sampai tahap empat sebesar Rp26,6 miliar dari Menteri Perhubungan yang ditandai dengan penandatangan berita acara antara Bupati Bengkalis dan Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Arif Toha Tjahjagama
Kasmarni juga menerima SPPT P5L, dari PT. Pertamina Hulu Rokan yang diserahkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disaksikan langsung Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.
"Tentunya nanti kita akan terus melakukan konsolidasi, koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Mengingat selama ini kurangnya jalinan silaturahmi dengan mereka," ujar Kasmarni saat menghadiri sosialisasi Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan penandatanganan serah terima dermaga Sungai Selari di Pekanbaru, Jumat (25/3).
Kasmarni tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan RI atas hibah Pembangunan Dermaga Sungai Selari yang diberikan kepada Kabupaten Bengkalis dan juga kepada PT. Pertamina Hulu Rokan yang menyerahkan SPPT S5L .
"Kami siap mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat demi wujudkan Kabupaten Bengkalis Maju, dan Sejahtera,"tuturnya.
Masih kata Kasmarni, dengan penyerahan ini, tentu menambah peningkatan aset bagi Pemerintah Kabupaten dan tentunya akan kita pelihara dan merawatnya, serta kita memiliki hak untuk melakukan rehabilitasi jika diperlukan," pungkasnya.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyanimengatakan, keuangan Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat, termasuk dalam masa krisis pandemi COVID-19.
"Saat pusat menghadapi tekanan yang mengakibatkan ekonomi berhenti dan drop, ternyata daerah tidak mempunyai alternatif sehingga turut berhenti dan drop. Yang mana hal tersebut terjadi karena transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat menjadi turun seiring ekonomi pusat mengalami tekanan seperti masa pandemi 2020," ujarnya.
Untuk itu, Sri Mulyani menekankan kepada Pemerintah Daerah agar bisa memperbaiki sinergi dengan Pemerintah Pusat agar daerah bisa mandiri ketika terjadi tekanan.
Sejauh ini, lanjutnya, Pemerintah Pusat berusaha untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan keuangan negara untuk bisa diurus, diperoleh, dikelola dan didistribusikan demi kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu, Pemerintah Pusat akan mencari formulasi dan terobosan agar hal tersebut bisa tercapai," ucapnya.
