Ketua BKKBN: Perlu maksimalkan peran PKK guna turunkan kekerdilan di NTT

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran Tim Pendamping Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) guna turunkan angka kekerdilan (stunting) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita ini betul-betul membutuhkan PKK. Dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang saya usulkan ke Pak Presiden bahwa harus ada tim pendamping keluarga untuk mencari solusi. Unsur PKK, Bidan dan ada penyuluh KB, ini istilahnya 3 serangkai yang ada di desa,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Hasto mengatakan saat ini pihaknya telah menyiapkan sebuah regulasi di mana Gubernur akan menjadi ketua dalam memimpin percepatan penurunan stunting, Wakil Gubernur sebagai ketua pelaksana dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT menjadi sekretaris.

Ketiga pihak itu akan membangun kerja sama penuh dengan anggota tim PKK yang menjadi unsur ketua dalam kegiatan tersebut. Walaupun demikian, semua kebijakan akan diserahkan kepada Gubernur NTT.

Selain membangun kerja sama dengan tim PKK, Hasto menegaskan diperlukan sebuah perlakuan khusus untuk bisa menurunkan angka prevalensi stunting di NTT. Salah satunya adalah menggerakkan semua tim percepatan penurunan stunting dimulai dari provinsi hingga menyasar kabupaten dan kota.

Sedangkan pada minat pelayanan program Keluarga Berencana (KB), warga di provinsi tersebut dapat dikatakan sangat antusias. Namun masih memerlukan dorongan agar pelayanan data berjalan lebih maksimal.

Guna mengatasi masalah itu, BKKBN memberikan anggaran pada Dinas KB kabupaten dan kota, untuk memudahkan pelayanan seperti penyediaan alat kontrasepsi baik yang berbentuk susuk maupun IUD.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan meskipun kondisi alam di daerahnya luar biasa, namun NTT masih memiliki kekurangan dari segi pendidikan dan kesehatan.

“Kami dari PKK akan lebih fokus dan berkomitmen bagaimana mencegahnya, supaya kasus stunting dan gizi buruk tidak mengalami kenaikan,” kata Julie.

Guna menaikkan standar sumber daya manusia di NTT, Julie mengaku sudah memiliki program yang berjalan selama tiga tahun. Sedangkan pada PKK sendiri sudah dua tahun mengadakan menu sarapan bersama mulai dari tingkat PAUD dan SD di seluruh desa.

"Program itu juga dikembangkan sampai pada ibu hamil, ibu menyusui serta balita," katanya.