Depok (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) memberi pelatihan penanganan kekerasan seksual anak kepada Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat agar penangan kasus tersebut memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kader pendamping kasus kekerasan seksual pada anak dari segi hukum dan psikologi sekaligus juga mendukung Kota Depok sebagai Kota Layak Anak," kata Ketua Pengabdian Masyarakat (Pengmas) FHUI Dr. Wirdyaningsih , S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya di Depok, Selasa.
Ia mengatakan pelatihan ini memberikan edukasi berupa pembekalan dari perspektif hukum dan psikologis kepada para kader Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Depok sebanyak 35 orang.
Materi kegiatan itu, antara lain mengenai perlindungan hukum dalam kekerasan seksual pada anak, penanganan kekerasan pada anak di kepolisian dan prosedur pendampingan serta pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.
"Kami juga membahas dalam diskusi kelompok-kelompok kecil mengenai studi kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depokdrg. Nessy Anisa Handari menyampaikan bahwa meski Kota Depok dianugerahi peringkat Nindya oleh pemerintah pusat, bukan berarti Depok bebas dari masalah kekerasan seksual pada anak.
"Masih banyak tugas yang harus dikerjakan dalam membangun sistem pendukung Kota Layak Anak dengan berbasiskan hak anak," katanya.
Peringkat Nindya merupakan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengukur pencapaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan yang pada akhirnya bermuara pada Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas lima peringkat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA.
"Tentunya, sistem pendukung ini tidak akan berhasil jika tidak ada pemahaman semua pihak dan kesadaran akan bahaya kekerasan seksual pada anak serta integrasi komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," ujarnya.
Berita Lainnya
KemenPPPA kawal pemulihan psikologis anak kasus kekerasan seksual Pekanbaru
28 January 2024 8:40 WIB
Dugaan kekerasan seksual yang melibatkan bocah TK di Pekanbaru berakhir damai
19 January 2024 16:19 WIB
Kak Seto ikut mediasi dugaan kekerasan seksual anak di Pekanbaru
18 January 2024 17:22 WIB
Kak Seto jenguk bocah korban kekerasan seksual di Pekanbaru, ini katanya
17 January 2024 21:21 WIB
Dugaan kekerasan seksual bocah TK di Pekanbaru, Pengamat : Pelaku dan korban butuh psikolog
17 January 2024 11:42 WIB
Viral dugaan kekerasan seksual di TK di Pekanbaru, orangtua akui takut dan lebih waspada
16 January 2024 18:39 WIB
Dugaan kekerasan seksual di TK di Pekanbaru, Dinas Pendidikan cari solusi
16 January 2024 13:58 WIB
Tak terima hubungan asmaranya diakhiri, pria di Meranti radupaksa mantan kekasih
14 November 2023 20:54 WIB