Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi dan penegakkan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, terutama setelah menyebarnya varian Omicron.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70 persen.
"Pak Menko (Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan) sudah memohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah-daerah yang dosis dua umum dan lansia masih di bawah 70 persen untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omicron," kata Jodi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Baca juga: Spanyol tawarkan dosis ketiga vaksin 'booster' bagi warga usia 18 tahun ke atas
Jodi menjelaskan pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi, seperti akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan penegakan protokol kesehatan yang lebih masif.
"Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik," imbuhnya.
Jodi menuturkan, pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan dan lonjakan kasus yang disebabkan Omicron. Pemerintah pun memastikan sistem kesehatan nasional sudah cukup siap dalam menghadapi penambahan kasus.
"Namun, langkah-langkah preventif dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus ini," ujarnya.
Baca juga: Efek samping dosis ketiga "booster" vaksin Pfizer& Moderna, lelah hingga nyeri
Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan kasus Omicron dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan transmisi komunitas perlu dipisahkan.
Menurutnya, 75 persen kasus COVID-19 saat ini berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.
"Masyarakat harus menyikapi kenaikan kasus ini dengan waspada tetapi tidak perlu panik. Cara pencegahan COVID-19 varian apa pun tetap sama, yaitu protokol kesehatan, testing, lacak, isolasi, vaksinasi," katanya.
Menurut Iwan, semakin banyak penduduk yang memiliki antibodi terhadap COVID-19 pada jumlah yang memadai akan sangat bermakna mengurangi penularan, hospitalisasi, dan kematian.
Baca juga: Vaksin "Booster" Moderna dikatakan efektif lawan Omicron
Iwan juga menilai jika strategi pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat selalu taat protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi, Indonesia bisa melewati periode kenaikan kasus COVID-19.
Kenaikan kasus COVID-19 saat ini, lanjut Iwan, disebabkan oleh penyebaran varian Omicron dan setelah peningkatan mobilitas penduduk dan kerumunan saat libur akhir tahun.
"Pada kasus Omicron, banyak kasus terdeteksi pada PPLN, yang berarti karantina kita berfungsi untuk mencegah kasus dari luar negeri ini menyebar di masyarakat," pungkas Iwan.
Baca juga: Menkominfo imbau masyarakat untuk lengkapi vaksin COVID-19 dan bersiap terima booster
Pemerintah percepat pelaksanaan vaksinasi, tegakkan prokes cegah lonjakan Omicron
Petugas menyuntikkan vaksin booster COVID-19 untuk lansia di RSUD Ibu Fatmawati Sukarno, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/1/2022). Pemerintah Kota Solo mulai menggelar vaksinasi Booster COVID-19 pada tahap awal menyasar lansia dengan jumlah 400 orang dan menargetkan sebanyak 72 ribu lansia yang terdata di Kota Solo akan mendapatkan vaksinasi booster. (ANTARAFOTO/Maulana Surya/hp.)
