Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja negara pada Januari-Oktober 2021 mencapai Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yakni Rp2.041,8 triliun.
"Belanja kami coba kendalikan tanpa mengorbankan kebutuhan COVID-19 yang masih sangat penting," ungkap Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2021 di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Sri Mulyani sebut forum G20 berkontribusi penting jawab tantangan ekonomi global
Dengan demikian, realisasi tersebut telah mencapai 74,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.750 triliun.
Belanja negara itu meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.416,2 triliun atau tumbuh 5,4 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp642,6 triliun atau terkontraksi 7,9 persen.
Baca juga: Sri Mulyani: Kemenkeu Mengajar wadah untuk tingkatkan pengetahuan terkait APBN
Belanja pemerintah pusat tersebut telah mencapai 72,5 persen dari target Rp1.954,5 triliun, sementara TKDD mencapai 80,8 persen dari target Rp795,5 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp833,1 triliun atau tumbuh 14,8 persen (yoy) dan belanja nonkementerian/lembaga Rp583,1 triliun atau minus 5,7 persen (yoy).
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut kualitas pendidikan ekonomi syariah penting ditingkatkan
"Belanja kesehatan masih sangat tinggi, bahkan melonjak dan belanja bantuan sosial masih kami pertahankan cukup tinggi sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi TKDD terdiri atas transfer ke daerah Rp585,3 triliun atau terkontraksi 8,2 persen (yoy), sedangkan dana desa terealisasi Rp57,3 triliun atau minus 5,2 persen (yoy).
Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp428,21 triliun
