Pekanbaru pangkas anggaran perjalanan dinas demi lunasi hutang

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekanbaru memasuki tahapan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2021, lebih memprioritaskan pelunasan hutang proyek tunda bayar senilai Rp244 miliar dengan memangkas beberapa anggaran lainnya.

"Kita fokuskan tunda bayar, artinya APBD-P yang ada itu kita garap untuk tunda bayar sekitar Rp244 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil di Pekanbaru, Jumat.

Dikatakan Jamil, Pemko terpaksa menyunat beberapa anggaran yang sudah dirancang sejak awal tahun, guna mencukupkan dana untuk melunasi hutang, adapun anggaran yang dipangkas anggaran belanja untuk kegiatan fisik, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.

Ia menjelaskan, sudah menyampaikan rencana ini ke pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru agar melunasi tunda bayar.

"Kita tidak ingin lagi ada tunda bayar di tahun 2021. Jadi beberapa kegiatan yang dianggap tidak penting, seperti perjalanan dinas dan lain-lain itu dikurangi atau anggarannya fokus untuk tunda bayar tadi," katanya.

Sementara itu Wali Kita Pekanbaru Firdaus mengatakan, untuk postur APBD-P 2021 memang ada perubahan dalam tahun ini beberapa kali.

Perubahan terakhir sudah diselesaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Sekarang perubahan APBD 2021 Pekanbaru terjadi pengurangan dikarenakan kebutuhan mendesak," katanya.

Katanya kebijakan perubahan itu untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja pemerintah, dimana Pemko mengambil kebijakan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan yang ada saat ini.

"Apa yang kita lakukan, untuk bagaimana kita mencukupi atau memberikan keseimbangan di dalam anggaran tadi. Baik di dalam pemanfaatan, dan juga di dalam pendapatan yang berkurang. Maka tentu berpedoman kepada kemampuan keuangan," katanya.

Sehingga, berimbas kepada banyak kegiatan yang ditunda. Bahkan, Walikota menyebut, saat ini Pemko memfokuskan anggaran untuk operasional, pelayanan dan juga penanganan COVID-19.

"Sehingga langkah awal tadi kegiatan pekerjaan fisik yang bisa ditunda, itu ditunda. Jadi lebih banyak kita perhatikan untuk kebutuhan operasional kantor. Kemudian pelayanan publik dan juga pelayanan COVID-19," jelasnya.

Selain itu, kebijakan juga berimbas kepada tunjangan pegawai serta perjalanan dinas. Walikota juga menegaskan kegiatan kedinasan akan dikurangi untuk menekan pengeluaran dan bisa dialihkan ke hal yang lebih urgen.

"Ya itu sudah jelas itu. Perjalanan dinas, kemudian untuk rapat dan segala macam itu. Kemudian juga, termasuk tadi untuk tunjangan pegawai negeri. Itu juga ada penyesuaian dari kemampuan keuangan tadi," katanya.

Walikota mengaku belum tahu berapa nominal pengurangan dari APBD Murni. Namun, kebijakan pengurangan ini sudah final agar ada keseimbangan anggaran.

"Nominalnya saya belum tahu. Karena TAPD belum selesai lakukan perhitungan itu. Mau tak mau kita juga harus mengambil kebijakan pengurangan, penyesuaian dari kemampuan keuangan," tukasnya.