Tembilahan (Antaranews Riau) - Bupati Indragiri Hilir, Muhammad Wardan, ancam akan mencoret Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang isinya hanya perjalanan dinas dan tak selaras dengan visi misi pembangunan derah.
Pernyataan tersebut dikatakan Bupati lantaran sempat melihat langsung RKA sejumlah OPD yang mana dari judul, hampir semua yang dilihat cukup baik, karena terintegrasi dengan program pembangunan lima tahun kedepan, namun dilihat dari isinya banyak RKA yang isinya hanya perjalanan dinas.
"Kita akan evaluasi seluruh RKA yang ada. Saya akan rasionalisasikan kalau ada RKA yang tidak menjurus kepada visi pembangunan daerah," tegas Bupati, Kamis.
Baca juga: Potensi Siput Laut di Inhil Diyakini Mampu Dorong Kesejahteraan Nelayan
Bupati mengaku sangat menyayangkan hal tersebut, sedangkan untuk program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sangat kecil persentasinya.
Menurut Bupati, hal demikian sangat perlu untuk disempurnakan. Artinya, dia menginginkan program OPD tidak lari dari arah peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Termasuk kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat.
Dia pun berharap agar dalam penyusunan RPJMD benar-benar memperhatikan kondisi rill yang ada dilapangan. Diantaranya, pembangunan Inhil yang akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat luas.
Baca juga: Terdakwa Korupsi PDAM Inhil Didakwa Rugikan Rp2,6 Miliar
Itulah pentingnya melibatkan pengusaha dalam penyusunan RPJMD dan pihak-pihak berkompeten lainnya. Tujuanya tidak lain adalah untuk mendapatkan banyak masukan dari sluruh komponen yang dimaksud.
"Sehingga dalam 5 tahun kedepan visi misi daerah dapat terwujud,"paparnya.
Bercerita masalah ekonomi, di Inhil cukup besar peluangnya. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi daerah. Seperti perkebunan kelapa. Disinilah pentingnya titik berat RPJMD yang mengaitkan dengan sektor-sektor perkebunan kelapa dalam.
Beberapa upaya yang dilakukan, dalam mendongkrak perekonomian ditengah rendahnya harga kelapa adalah, melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Serta mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diseluruh desa.
Baca juga: Penghapusan Kepesertaan BPJS, Legislator Inhil : Ada Yang Tidak Beres
Berita Lainnya
Mendagri : Penjabat kepala daerah harus jadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024
27 March 2024 17:48 WIB
PJ Bupati Inhil lepas ekspor 200 ton kelapa
22 February 2024 20:53 WIB
Legislator Inhil sarankan PJ Bupati kembali lakukan rasionalisasi anggaran
13 December 2023 20:00 WIB
DPRD Inhil dukung kebijakan 'bersih bersih APBD' dirancang PJ Bupati
29 November 2023 8:40 WIB
DPRD Inhil gelar rapat paripurna akhir masa jabatan Bupati dan Wabup Inhil
21 November 2023 13:57 WIB
GALERI FOTO - Bupati Inhil hadiri Rapat Paripurna ke -12
22 September 2023 12:23 WIB
Undur diri sebagai Bupati Inhil, Wardan sebut kerjasama sinergis semua pihak jadi kesan mendalam
22 September 2023 11:58 WIB
Kebakaran RSUD Puri Husada Tembilahan, ini Kata Bupati Inhil
18 July 2023 12:17 WIB