Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Riau Zulfi Mursal mendukung langkah Gubernur Syamsuar untuk mengevaluasi kinerja seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Evaluasi ini memang sudah selayaknya dilakukan untuk mengukur kemampuan pejabat tinggi pratama. Kondisi ini juga selaras untuk membenahi tatanan birokrasi dan peningkatan kinerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
"Evaluasi ini kita sambut baik, Gubernur silahkan memilih kepala dinas (kadis) yang sejalan dengan beliau untuk mewujudkan visi-misi. Yang bekerja keras dalam mencapai tujuan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ucap Zulfi Mursal kepada wartawan di Pekanbaru, Rabu.
Zulfi menyebutkan, banyak program kerja yang tertuang dalam RPJMD belum tercapai. Untuk itu, diperlukan gebrakan merealisasikan setiap program dan rencana kerja tersebut. Tentunya dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten, profesional dan berpikir inovatif.
"Gubernur mengevaluasi kepala dinas untuk meningkatkan kinerja di Lingkungan Pemprov Riau. Karena kita tahu banyak sasaran dalam RPJMD belum terpenuhi. Sebenarnya, ada wacana untuk merevisi RPJMD sesuai dengan kondisi sekarang. Karena sedang pandemi, persoalan COVID-19 terlebih dahulu diselesaikan. Sehingga revisi ini masih belum bisa terlaksana," kata dia.
Untuk itu, kata dia, jika berdasarkan hasil asesmen evaluasi pejabat eselon II ini nantinya tidak sesuai harapan. Maka Gubernur bisa melakukan mutasi dan rotasi pejabat. Akan ada sinyal pergeseran jabatan hingga non job bagi kepala OPD yang tidak becus dalam bekerja.
"Bagi OPD yang tidak bisa menyesuaikan dengan sasaran capaian RPJMD. Kita berharap pak Gubernur ganti saja dengan yang inovatif dan berkompeten, agar bisa bekerja sesuai dengan yang direncanakan Gubernur," kata Anggota Komisi I DPRD Riau itu.
Baca juga: Sekolah tatap muka diberlakukan, Dewan ingatkan disiplin prokes
Baca juga: Dewan panggil PHR bahas keterlibatan BUMD dalam pengelolaan Blok Rokan
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB