Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau yang membidangi pendapatan akan menggelar rapat dengar pendapat bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai operator pengelola Wilayah Kerja Rokan. Pertemuan itu bakal melibatkan gabungan komisi yakni Komisi III, IV dan V DPRD Riau.
Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Kamis, mengatakan Komisi III meminta agar PT PHR memfasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan kesempatan dalam menjajaki kerjasama bisnis to bisnis dalam pengelolaan Blok Rokan di luar Participacing Interest 10 persen.
"Kita ingin BUMD yang ada di Riau diberikan kemudahan untuk B to B nya. Ketika ditunggangi Chevron, kita cuma dapat bagi hasil. Nah pas Pertamina, kita ingin Riau diprioritaskan. Entah tenaga kerjanya, BUMD-nya, perusahaan lokalnya, untuk mengelola bisnis Blok Rokan itu," ucap Husaimi Hamidi.
Husaimi berharap Pertamina melalui pengelolaan Blok Rokan dapat berkomitmen untuk dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian Riau.
"Bagaimana agar Riau mendapat sesuatu. Makanya kami dengan pimpinan coba berdiskusi untuk melalukan rapat lintas komisi dengan Pertamina ini," ucap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim yang membidangi tenaga kerja mengatakan pihaknya dalam RDP akan membahas tentang tenaga kerja daerah yang harusnya diberikan kesempatan dalam pengelolaan Blok Rokan.
"Kami sudah komunikasikan dengan Komisi III. Kemungkinan rapat bersama lintas komisi. Kalau kami fokus dengan penyerapan tenaga kerja lokal," ujar Eddy,
Dia menambahkan, sejak awal rencana alih kelola Blok Rokan, pihaknya sudah banyak mendapat masukan dari berbagai sektor. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan kalangan mahasiswa.
Menurut dia, penerimaan naker lokal merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh PT PHR. Maka dari itu, dewan juga akan menanyakan langsung bagaimana peluang anak jati Riau bisa bekerja di perusahaan pelat merah tersebut.
Baca juga: Pemuda Riau dukung kinerja unggul Pertamina di Blok Rokan
Baca juga: Pertamina Hulu Rokan pangkas waktu pengeboran lebih singkat
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB