Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengganti skema model penyekatan guna mencegah mobilitas masyarakat selama berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dari penyekatan di Jalan Raya pusat perkotaan menjadi di setiap lingkungan Rukun Warga (RW) masing-masing.
"Kita merencanakan pekan ini akan membuat struktur Satgas COVID-19 untuk PPKM-nya itu di tingkat RW," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT di Pekanbaru, Rabu.
Dikatakan Wako, hal ini sebagai upaya ini untuk mengakomodir banyaknya keluhan dan konflik yang timbul di masyarakat selama dua kali tahapan PPKM diberlakukan, demikian juga ini merupakan hasil pembahasan bersama Forkompinda kemarin.
Dikatakan Firdaus MT, sejak PPKM Level 4 tahap pertama hingga memasuki tahap ketiga ini, masyarakat mengeluh lantaran jalanan menjadi macet. Tidak hanya itu, kerap terjadi perselisihan antara petugas dan masyarakat di lapangan.
Kondisi kemacetan seperti itu juga muncul di dalam pemukiman dan jalan arteri yang membuat masyarakat resah. Belum lagi beberapa masyarakat melakukan penutupan jalan permukiman secara mandiri akibat penutupan dalam kota.
"Ada banyak persoalan yang saya dengar dari masyarakat soal penyekatan. Selain itu, penyekatan ini melahirkan banyak jalan pemukiman yang macet. Jika istilah saya, banyak bocornya penyekatan ini," kata Wako.
"Mungkin bidang keamanan termasuk Polresta, Kondim, Dishub dan SatpolPP lakukan revisi atau evaluasi. Mungkin bisa dicari konsep atau mekanisme lainnya yang lebih efektif," jelasnya.
Walikota mengakui penyekatan yang dilakukan selama ini tidak berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat di Ibukota Provinsi Riau itu. Buktinya, berdasarkan evaluasi Satgas nasional, penyekatan tidak mampu membuat warga menahan diri untuk tidak bepergian.
"Pekanbaru dalam evaluasi itu, menurut pantauan tim satgas nasional, penyekatan-penyekatan yang kita lakukan selama dua kali ini, itu mengurangi lalu lintas hanya kurang dari 10 persen. Artinya masyarakat kita bergeraknya sangat kencang," kata Walikota.
Sambungnya, mobilitas masyarakat itu berkurangnya tak sampai 10 persen. Ke depan, strategi yang akan dibuat nanti PPKM di kelurahan dan tingkat RW.
"Sekarang kan posko ada di kecamatan ketuanya camat, kelurahan ketuanya lurah. Nanti RW ketua RW," ungkapnya.
Nantinya, kata Walikota, pengendalian mobilitas masyarakat dengan pengaturan siskamling. Maka penyekatan-penyekatan itu nanti diawali dengan penyekatan di wilayah RW.
"Sehingga nanti, warga di RW yang keluar masuk itu jelas, kalau tidak punya kepentingan yang betul-betul penting lapor keluar. Jadi nanti pak RW sendiri yang menentukan bersama Babinsa, bhabinkamtibmas dan juga perangkat RW," tukasnya.
Baca juga: Siak PPKM Level IV, tes COVID-19 diminta 7.000 lebih sehari
Baca juga: Desa Wonosari berlakukan PPKM skala Mikro
