Puan Maharani sebut kebijakan PPKM harus direspons serius semua pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kebijakan pemerintah yang melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021 harus direspons serius semua pihak.

"Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua COVID-19 atau tidak," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah sampaikan evaluasi PPKM darurat

Menurut dia, respons serius terhadap kebijakan PPKM tersebut harus dilakukan mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan.

Karena itu, Puan menilai penegakan PPKM dalam lima hari ke depan justru harus semakin ketat.

"Ibarat ujian sekolah, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR RI Puan Maharani paparkan capaian kinerja DPR pada masa sidang V

Puan menambahkan, rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM di lapangan. Masyarakat juga jangan mengendurkan protokol kesehatan.

"Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM selama ini akan berujung sia-sia," katanya.

Puan mengatakan, lima hari krusial ke depan juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah tes dan penelusuran

di lapangan.

Hal itu, menurut dia, seperti disampaikan Presiden Jokowi bahwa rencana perlonggaran pada 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.

"Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan," ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga mendorong pencairan bantuan pemerintah agar cepat ke tangan masyarakat.

Dia menilai apabila bantuan sudah diterima maka masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah.

Baca juga: Puan Maharani nilai TNI perlu kekuatan hadapi ancaman kedaulatan dan siber