Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Husaimi Hamidi menyayangkan banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak sehat, tetapi setiap tahunnya selalu mendapat bantuan keuangan senilai Rp50 juta dari Pemprov Riau.
"BUMDes ini kok setiap tahun dibantu, padahal banyak yang tidak menghasilkan. Contohnya saja di Kabupaten Rokan Hilir. Hanya 44 BUMDes yang menghasilkan, selebihnya 111 BUMDes tidak menghasilkan apa-apa. Ke depannya kita tidak mau pola seperti itu lagi. Harus ada data BUMDes sehat dan tidak sehat baru kita anggarkan," ucap Husaimi Hamididi Pekanbaru, Rabu.
Menurut Husaimi, jika Bumdes tidak sehat tetap diberikan dana bantuan, itu sangat boros dan tidak berdampak untuk masyarakat. Lebih baik dana bantuan yang berkisar dari Rp 50-100 juta ini dialihkan ke sektor lain.
"Tahun depan, pada 2022. Kita minta dulu datanya. Kalau tidak sehat tidak dibantu. Kalau BUMDes ini memang bagus jangankan Rp50 juta. Rp500 juta pun kita bantu. Supaya BUMDes itu hidup dan menghasilkan sehingga bisa jadi contoh bagi yang lain," ujar Ketua Komisi III DPRD Riau itu.
Dia meminta agar Pemprov Riau melakukan evaluasi terhadap bantuan keuangan BUMDes tersebut sehingga tidak ada lagi BUMdes yang dijumpai dalam keadaan tidak sehat dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa. "Jadi kalau 2022 ada bantuan lagi kita akan kejar itu. Kita minta perhatian khusus," ucapnya.
Wah, banyak BUMDes di Riau tak sehat tapi terus dapat kucuran bantuan
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi. (ANTARA/Diana Syafni)
