Sinkronisasi kebijakan untuk dukung optimalisasi pemberian vaksin

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau Karmila Sari meminta agar pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyinkronkan kebijakan dalam mendukung efektivitas program vaksinasi, khususnya di kawasan kategori zona merah penyebaran COVID-19.

Hal itu diungkap Karmila, mengingat masih banyak tempat keramaian seperti objek wisata, pusat perbelanjaan, tempat makan yang mendatangkan banyak orang tanpa disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jumlah pengunjung.

Harus ada kebijakan yang konsisten untuk mengatasi persoalan ini. Karena kalau tidak, upaya pemerintah dalam melandaikan kasus terkonfirmasi COVID-19, salah satunya dengan program vaksinasi massal tentu akan menjadi sia-sia.

"Ini harus menjadi penekanan kita. Terkhusus Kota Dumai dan Pekanbaru, harus ada kebijakan yang konsisten untuk mengurangi penumpukan orang. Kalau pun vaksin kita jalan, tapi orang-orang bertumpuk ditempat wisata, makanya program vaksinasi akan kurang efektif," ujar Karmila di Pekanbaru, Kamis.

Dia menegaskan, dalam upaya menekan lajunya penyebaran COVID-19, maka sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk Kota Dumai dan Kota Pekanbaru dilakukan percepatan vaksinasi.

Pemerintah pusat mengirimkan tambahan 100 ribu dosis vaksin untuk Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang harus dihabiskan dalam waktu sepekan. Pada tahapke dua, sebanyak 100 ribu vaksin juga akan dikirimkan kepada dua kota tersebut.

"Kota Dumai kebagian 50 ribu vaksin dan Kota Pkekanbaru 50.000 yang harus habis dalam waktu satu minggu. Kita harus bersyukur dari pusat ada kebijakan percepatan vaksin di Kota Pekanbaru dan Dumai yang angka kasus COVID-19nya tinggi. Nah sekarang giliran kita yang harus komitmenuntuk mendukung program ini," ucapnya.

Karmila mengatakan, salah satu bentuk dukungan Pemprov Riau untuk mempercepat realisasi vaksinasi dengan menyediakan transportasi untuk membantu mobilisasi masyarakat yang akan divaksin.

Baca juga: Pembatasan kerumunan di Riau dinilai dilakukan setengah hati

Baca juga: Dugaan mafia tanah proyek Tol Pekanbaru-Padang, ini tanggapan DPRD Riau