Bupati/Wali Kota di Riau harus gencar sosialisasi larangan mudik

id mudik, larangan mudik, dilarang mudik, covid19

Bupati/Wali Kota di Riau harus gencar sosialisasi larangan mudik

Chairul Riski. (ANTARA/HO-Pemprov Riau)

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau Chairul Riski mengimbau kepada Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau untuk terus mensosialisasikan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Imbauan ini berdasarkan instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo dalam pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se Indonesia Tahun 2021 secara virtual.

"Pemda diminta untuk terus sosialisasikan larangan mudik, dan diminta hati-hati dengan mudik lebaran. Hati-hati," ucap Chairul Riski di Pekanbaru, Kamis.

Menurutnya, Jokowi menyampaikan agar Pemda untuk melakukan cek larangan mudik di setiap daerah, dan pengendalian mudik itu sangat penting sekali.

Chairul Riski menjelaskan, survei yang dilakukan pemerintah pusat terkait dengan mudik, sebelum ada larangan mudik yang ingin mudik itu 89 juta orang atau kurang lebih 33 persen dari penduduk Indonesia.

Selanjutnya, begitu ada larangan mudik turun menjadi 11 persen tetapi juga angkanya masih besar mencapai 29 juta, begitu adanya sosialisasi yang disampaikan gubernur, bupati walikota juga menyampaikan mengenai larangan mudik turun menjadi 7 persen tapi angkanya juga masih besar mencapai 18,9 juta orang yang masih akan mudik.

"Oleh sebab itu harus disampaikan terus mengenai larangan mudik ini agar bisa berkurang lagi, yang paling penting bagaimana kita menekankan sekali lagi mengenai disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan, kuncinya ada di situ," sebutnya.

Kadis Diskominfotik ini khawatir terjadinya lonjakan COVID-19 di Riau pada libur Idul Fitri mendatang. Namun ia meyakini apabila pemerintah dibantu oleh Forkopimda yang semuanya bergerak mengatur mengendalikan terkait disiplin protokol kesehatan dan ia saya yakin kenaikannya tidak seperti tahun lalu.

"Kalau pemerintah daerah bersama Forkopimda bisa bergerak bersama, maka kita bisa mengatasi terjadinya lonjakan kasus," ujarnya. (Adv)