Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai niat pemerintah untuk pemekaran provinsi di Papua adalah langkah yang tepat.
"Secara politis ini memang langkah yang diambil pemerintah," kata Ujang Komaruddin di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: DPR sambut baik wacana pemerintah untuk lakukan pemekaran provinsi di Papua
Menurut dia, jika provinsi di wilayah Papua bertambah maka hal itu memberikan keuntungan politik baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
Keuntungan politik yang didapat masyarakat menurut dia yakni semakin dekat akses-nya ke pemerintahan daerah, sehingga berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat tentu semakin mudah didapatkan.
Kemudian pengelolaan dana otonomi khusus bagi papua akan lebih baik dengan bertambahnya jumlah provinsi.
"Seharusnya pemekaran itu menjadi momentum menyejahterakan rakyat, menjadi momentum dana otsus dari pemerintah pusat itu tidak dikorupsi, sehingga pembangunan bisa jalan," ucap dia.
Dari sisi pemerintah, pemekaran tentunya memberikan dampak positif karena pengelolaan, kesejahteraan dan rencana pembangunan di Papua akan berjalan dengan baik. Selain itu, pemekaran juga akan meningkat stabilitas keamanan di Papua.
"Pemekaran tepat karena Papua kan daerah konflik, daerah yang memang katakanlah basis massa KKB. Kalau wilayahnya luas, kekuatan mereka (KKB) akan besar, kalau dipecah-pecah (pemekaran), kekuatan mereka akan kecil, karena dalam batas teritorial wilayah yang kecil," tutur dia.
Namun, lanjut dia, jika pemekaran jadi direalisasikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti desain wilayah pemekaran, kajian akademis yang matang supaya pemekaran benar-benar mendorong perkembangan dan perbaikan harus mengakomodasi banyak faktor yang dibutuhkan ketika pemekaran Papua.
Hal itu menurut dia agar pemekaran di tanah Papua dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Baca juga: Panglima TNI minta tokoh Papua Barat dan Papua turut aktif jaga persatuan
Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD nyatakan pemerintah akan perpanjang dana Otsus Papua
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB