Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Moh Abdi Suhufan mengemukakan, Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 April harus bisa mendongkrak tingkat kepesertaan asuransi bagi nelayan agar mereka memiliki jaminan.
"Asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi nelayan dan awak kapal perikanan. Sayangnya, sejauh ini jangkauan dan sosialisasinya masih terbatas. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya keikutsertaan nelayan dan awak kapal perikanan dalam program asuransi," kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Nelayan Muara Angke berharap proyek reklamasi bisa dilanjutkan kembali
Menurut Abdi Suhufan, guna memperluas cakupan nelayan yang akan mengikuti asuransi, maka KKP perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepesertaan asuransi nelayan tersebut.
Selain itu, ujar dia, KKP perlu membangun dan membentuk pusat informasi nelayan atau Fishers Center di pelabuhan perikanan sebagai tempat layanan dan informasi nelayan.
"Selain tempat informasi, Fishers Center bisa menjadi pusat pengaduan dan pelaporan jika ada masalah yabg dihadapi dalam melakukan usaha penangkapan ikan," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengutarakan harapannya agar pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada 6 April 2021, sebagai momentum meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir seperti nelayan.
"Masih banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah untuk membantu kehidupan nelayan kita, di antaranya masih tingginya kemiskinan nelayan yang mencapai 20 hingga 48 persen nelayan," kata Johan.
Dia menegaskan, jumlah nelayan sebanyak 1.459.874 orang berdasarkan data KKP merupakan aset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, ada tiga program terobosan yang harus dijalankan dengan optimal dan sebaik-baiknya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga tahun 2024.
Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, tiga program yang menjadi prioritas KKP hingga tahun 2024 antara lain peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
Kemudian, lanjutnya, terobosan kedua adalah pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan.
Ia menyatakan terobosan ketiga adalah pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.
"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar Rp12 triliun pada tahun 2024," terang Menteri Trenggono.
Selanjutnya, kontribusi PNBP itu pada akhirnya disiapkan untuk dimanfaatkan kembali demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan.
Menteri KKP mengemukakan, hal tersebut adalah berupa program pemberian Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua, Pembangunan Kampung Nelayan Maju, Bantuan Sarana dan Diversifikasi Usaha, dan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan di berbagai daerah.
Baca juga: Tim Basarnas cari nelayan hilang di perairan Raja Ampat
Baca juga: Tim SAR cari nelayan hilang korban tabrakan kapal di perairan Bintan
Pewarta: M Razi Rahman
