Pekanbaru, (antarariau) - Kalangan pejabat di Pemerintah Provinsi Riau dilarang tegas menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium.
"Pelarangan ini langsung disampaikan Pak Gubernur Riau lewat edaran resminya tertanggal 5 Juni 2012 lalu," kata pejabat pada Dinas Pendidikan Riau HM Wardan di Pekanbaru, Selasa.
Menurut dia, ketegasan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam pelarangan penggunaan BBM bersubsidi di kalangan Pemprov Riau merupakan respon terhadap instruksi Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono beberapa waktu lalu.
Secara terpisah dalam suatu acara, Rusli Zainal membenarkan hal tersebut. Seluruh mobil dinas milik pejabat di lingkup pemerintahannya dilarang untuk menggunakan premium.
"Larangan ini juga telah saya tegaskan lewat Surat Edaran Nomor 05/SE/2012 pada 5 juni 2012 kemarin dan sudah disampaikan ke seluruh dinas atau badan yang ada di Provinsi Riau," katanya.
Penerbitan surat edaran tersebut, menurut Rusli, adalah sebagai wujud tindak lanjut atas instruksi Presidenn RI terkait upaya penghematan energi bahan bakar kendaraan yang selama ini terus mengalami peningkatan signifikan.
Sudah selayaknya pula, demikian Rusli, mobil dinas baik di lingkup pemrintah pusat maupun daerah mendapat pelarangan dalam mengkonsumsi BBM bersubsidi.
"Harapannya adalah ke depan kuota BBM bersubsidi di Riau dapat tetap mencukupi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas," katanya.
Gubri juga mengimbau kalangan masyarakat yang memiliki harta kekayaan berlebih untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.
"Tiap SPBU sebaiknya melarang mobil-mobil mewah untuk mengisi premium. Hal demikian juga wujud penghematan BBM," katanya.
Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT mengakui pihaknya memang belum melakukan pelarangan pemakaian BBM bersubsidi untuk sejumlah mobil dinas yang ada di sana.
"Belum ada imbauan resmi agar mobil dinas tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Namun kami telah meminta agar pejabat yang menggunakan mobil dinas maupun memiliki kendaraan pribadi secara sadar untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi," katanya.
