Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau membentuk tim panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang terdiri atas sekretaris daerah, tokoh masyarakat dan akademisi untuk pengisian 20 jabatan eselon II yang mengalami kekosongan.
"Tim pansel untuk pengisian jabatan eselon II Pemprov Riau yang kosong sudah kita bentuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Zul Anshari di Pekanbaru, Senin.
Namun demikian lanjut Zul Anshari, Pemprov Riau belum bisa melaksanakan seleksi terbuka (Asesmen). Pasalnya persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum keluar.
Dirinya mengaku sudah bersurat dari pekan lalu setelah pelantikan pejabat eselon II hasil evaluasi ke BKN. Akan tetapi hingga Jumat kemarin (27/9) belum terbit Pertek mungkin karena banyaknya antrean.
"Memang di BKN antre, karena mereka melayani pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi sekarang sedang banyak-banyaknya pemerintah daerah melakukan seleksi untuk daerah masing-masing," ujarnya.
Begitu juga tentang soal ketua pansel, dia mengaku belum ditentukan karena pihaknya masih menunggu Pertek BKN. Sebab dalam Pertek tersebut nanti ada persetujuan untuk pansel dan izin seleksi.
Sementara itu, 20 jabatan eselon II Pemprov Riau yang kosong yakni Dinas Kesehatan Riau, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, Biro Umum Setdaprov Riau, Dinas Pariwisata Riau, Badan Pendapatan Belanja Daerah (Bapenda) Riau.
Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Direktur RSUD Arifin Achmad Riau, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau.
Kemudian Biro Kesra Setdaprov Riau, Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Dinas Perkebunan Riau, Sekretaris Dewan Riau, Dinas Pangan Ketahanan Pangan dan Holtikultura Riau, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Riau karena pejabat definitif segera pensiun dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau karena pejabat definitif sakit.
