SIAK, (ANTARA) - Kabupaten Siak, Provinsi Riau, memiliki angka stunting atau pertumbuhan anak yang tidak baik yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 3,229 balita.
"Ini menjadi tanggungj awab kita bersama, dalam rangka untuk mengurangi stunting di Kabupaten Siak,”Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Siak, Wan Yunus padaSosialisasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Siak sekaligus Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, Kamis.
Dari 3.229 balita penderita stuntingdi Siak, lokasi paling banyak ada di Kecamatan Kandis yakni 721 anak. Kemudian Kecamatan Siak ada 318, dan Koto Gasib 316 anak.
Lebih lanjut dia memastikan program percepatan penurunan stunting di wilayahnya tetap menjadi prioritas di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19. Disampaikannya, standar target "World Health Organization (WHO) Prevalensi Stunting kurang dari 20 persen.
Sementara nasional menargetkan turun tiga persen per tahun dengan target prevelensi tahun 2024 sekitar 19 persen. Prevalensi Stunting Provinsi Riau Tahun 2018 sebesar 27,4 persen sementara untuk Kabupaten Siak sendiri pada tahun 2019 sebesar 27,79 persen.
Lebih lanjut ia memaparkan, upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi. Pertama intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.
Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya Stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Intervensi ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatanyang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan dan berkontribusi pada 30 persen penurunan stunting.
Intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Juga peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.
Sejumlah indikator digunakan Kabupaten Siak dalam menetapkan lokasi intervensi stunting. Antara lain tingginya prevalensi/persentase angka stunting di kelurahan/kampung dan banyaknya jumlah balita stunting di kelurahan/kampung.
"Cakupan layanan yang sangat rendah, dan pendanaan program penurunan stunting yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Siak, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung termasuk Dana Desa," sebutnya.
Baca juga: Cegah stunting, 6.239 balita peroleh makanan tambahan dari RAPP-APR
Baca juga: Kolaborasi dengan RAPP, Sungai Mandau percepat penurunan angka stunting
Baca juga: Wako Pekanbaru sambut program pangan Bulog khusus stunting
