Pekanbaru (ANTARA) - SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencatat total penerima manfaat dari program penanggulangan stunting yang dijalankan di Riau mencapai lebih dari 900 individu, mencakup balita, ibu hamil, kader posyandu, hingga tenaga kesehatan desa.
Misalnya, program aktivasi posyandu oleh PHR di empat kabupaten telah menjangkau 215 balita, 60 ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK), serta melibatkan 1.773 kunjungan ke posyandu. Program ini juga didukung oleh distribusi alat kesehatan ke 178 Posyandu dan pembentukan 50 Kelompok Dapur Sehat.
Hal ini menunjukkan komitmen nyata SKK Migas dan KKS dalam mendukung penurunan angka stunting di Provinsi Riau melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di sektor kesehatan.
"Pada prinsipnya, operasi industri hulu migas yang berada di daerah harus tumbuh bersama masyarakat sekitar. Industri harus sensitif terhadap keadaan masyarakat sekitarnya. Stunting adalah agenda nasional pemerintah bidang Kesehatan yang memerlukan dukungan nyata lintas sektor, termasuk dari sektor operasi migas di daerah,"kata Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison di Pekanbaru, Senin.
Menurut Yanin, dukungan penanganan masalah stunting adalah wujud kolaborasi pentahelic lintas sektor, khususnya sektor industri hulu migas di daerah wilayah yang umumnya berada jauh dari kota atau di remote area.
Upaya tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertema Upaya Penanganan Stunting di Era Transformasi Digital Kesehatan, yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Riau, bertempat di Auditorium Menara Poltekkes Riau, Sabtu (26/7/2025).
Hadir sebagai pembicara, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison,Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Prof Arfianti, Dosen Poltekkes Riau, Prof Aslis Wirda Hayati, Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Dr. Mitra, Dosen Universitas Indonesia, Prof Sandra Fikawati,serta Ismulyadi dari CSR Officer KKKS Bentu.
Yanin menambahkan, SKK Migas dan KKKS melalui Grand Design PPM dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, kuat dan berdaya. Kontribusi ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial sektor migas dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Seminar ini menjadi ajang sharing informasi dan pengalaman penting. Berdasarkan laporan KKKS, angka stunting pada masyarakat terus menjadi perhatian pihak-pihak yang memiliki kapasitas di daerah termasuk dukungan dari Program Pengembangan Masyarakat (PPM) - KKKS," tegas Yanin.
Ia memaparkan, sebagai bentuk intervensi terhadap penanganan stunting tersebut, dilakukan secara langsung oleh KKKS di lapangan melalui program PPM yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Beberapa KKKS yang aktif terlibat di antaranya adalah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), EMP Bentu, SPR Langgak, Texcal Mahato, EMP Energi Gandewa, Imbang Tata Alam, hingga APG Westkampar Indonesia. Mereka melaksanakan program PPM di tujuh kabupaten/kota di Riau seperti Dumai, Bengkalis, Kampar, Siak, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.
Sementara itu, EMP Energi Gandewa dan Pertamina EP Lirik menjalankan program edukasi dan pendampingan intensif untuk anak-anak berisiko stunting, termasuk penyediaan makanan tambahan dan peralatan monitoring gizi.
SPR Langgak bekerja sama dengan Puskesmas Tandun untuk memberikan penyuluhan dan bantuan PMT bagi 35 balita, dan Texcal Mahato menyalurkan bantuan nutrisi kepada 120 ibu hamil dan anak balita melalui kerja sama dengan UPT Puskesmas Tapung.
