Pelalawan, (ANTARA) - Bupati Pelalawan, M. Harris menyampaikan pemerintah daerah membantu masyarakat yang membutuhkan alat berat untuk membuka lahan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.
"Kita ada juga dari alat berat kita bersama juga dengan perusahaan, sama dengan provinsi, kita berikan kepada kelompok tani nanti dari pertanian dan perkebunan yang berikan untuk yang mana," kata M. Harris di Pelalawan, Selasa.
Meski begitu, menurutnya itu takkan 100 persen tertanggulangi semua masyarakat untuk membantu alat berat. Untuk itu diminta juga kepada perusahaan sekitar untuk membantu alat berat.
"Tak mungkin juga, tapi sebagian bertahap kita usahakan. Dari provinsi bantu, kabupaten, dan perusahaan sekitar bantu juga," ujarnya.
Selain itu dia mengingatkan juga bahwa cara membuka lahan dengan membakar merugikan petani itu sendiri. Pasalnya jika ada lahan yang terbakar itu takkan bisa mendapatkan sertifikat "Indonesia Sustainable Palm Oil" bagi komoditas kelapa sawit.
Harris melaluiKepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Pelalawan, Hery Hadisyah menyampaikansertifikasi kalau ada kebakaran secara sengaja tak bisa dilakukan. Pasalnya itu menyalahi salah satu persyaratan yang harus ramah lingkungan dan itu takkan jadi sasaran untuk disertifikasi.
Jikapun ada yang sudah meraih ISPO dan lahannya terbakar itu akan menjadi catatan. Saat ini di Pelalawan ada dua kelompok tani yang sudah meraih ISPO.
"Kalau petani belum ada mengarah kejadian kebakaran sampai terindikasi dicabutnya ISPO," ujarnya.
Sementara untuk perusahaan yang sudah ISPO dan terjadi kebakaran maka itu sudah menjadi persoalan hukum. Namun dikatakannya jarang ada putusan pencabutan ISPO bahkan pencabutan izin sekalipun.
Baca juga: Gubri minta lokasi karhutla langsung dipasang garis polisi
Baca juga: Wuih, jet tempur F-16 ikut patroli karhutla di Riau
Baca juga: Petugas berjibaku padamkan kebakaran lahan gambut Rimbo Panjang
Pemkab Pelalawan juga bantu alat berat untuk petani buka lahan, begini penjelasannya
Bupati Pelalawan ketika ekspos rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan.(ANTARA/Bayu Agustari Adha)
