Kepri Fokus Bangun Pelabuhan Perikanan

id kepri fokus, bangun pelabuhan perikanan

Kepri Fokus Bangun Pelabuhan Perikanan

Tanjungpinang, (antarariau) - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka menengah fokus untuk pembangunan dan mengembangkan pelabuhan perikanan di sejumlah daerah yang dianggap sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya.

"Dalam jangka menengah ini kami akan kembangkan pertama pelabuhan perikanan pantai di Antang, Kabupaten Kepulauan Anambas, melanjutkan pembangunan di Parit Rampak, Kabupaten Karimun dan merencanakan pembangunan pelabuhan perikanan di Selat Rampa, Kabupaten Natuna," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Azirwan di Tanjungpinang, Rabu.

Azirwan mengatakan, saat ini rencana pembangunan pelabuhan perikanan di tiga daerah itu sedang mengkaji ulang Detail Engineering Desain (DED) nya, termasuk DED untuk lanjutan pembangunan di Parit Rampak, Karimun.

"Jadi tahun ini baru mengkaji ulang DED nya, belum ada pembangunan fisik," kata Azirwan.

Menurut dia, pembangunan tiga pelabuhan itu juga diharapkan bantuan dari APBN sekitar Rp30 miliar dan juga dari APBD Kepri serta kabupaten/kota.

"Kami sudah usulkan ke pusat untuk bantuan anggaran itu," ujarnya.

Pembangunan pelabuhan perikanan di Kepri itu, menurut dia, juga untuk kepastian berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan termasuk kapal asing yang mendapat izin dari pemerintah pusat dan daerah.

Untuk pengembangan sektor perikanan, menurut Azirwan, DKP Kepri juga fokus untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar, budaya perikanan laut di masing-masing kabupaten dan kota.

"Untuk kota mungkin kecil, tetapi kami fokuskan di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas yang potensi perikanan lautnya cukup besar," ujarnya.

Selain itu, DKP Kepri, menurut dia, juga tetap akan memberikan bantuan kapal ikan bagi nelayan pesisir, walaupun bantuan sebelumnya, menurut dia, terdapat masalah seperti tidak tepat sasaran dan tidak bisa digunakan.

"Bantuan itu tetap diberikan karena permintaan terus dari bawah. Memang ada masalah seperti tidak tepat sasaran, tidak optimal seperti di Natuna," ujarnya.

Namun demikian, menurut dia, evaluasi tetap dilakukan agar bantuan itu tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan masyarakat nelayan.

"Bantuan itu bukan hanya dari APBD tapi juga ada dari APBN," katanya.