Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) gelombang kedua sebanyak 11 PLBN.
"Ke depan kita akan melanjutkan lagi dengan pembangunan berikutnya di 11 lokasi lainnya," ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam seminar daring di Jakarta, Kamis.
Dalam paparannya, Hadi menyampaikan bahwa 11 PLBN yang akan dibangun itu, antara lain dua PLBN di Kalimantan Barat, satu PLBN di Kepulauan Riau, empat PLBN di Kalimantan Utara, dua PLBN di NTT, serta dua PLBN di Papua.
Kementerian PUPR sendiri telah merampungkan tujuh PLBN pada gelombang pertama yang berlokasi di Entikong, Nanga Badau dan Aruk, Kalimantan Barat, kemudian Skouw, Papua, serta Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT.
"Semua sudah selesai, tidak hanya bangunan untuk imigrasi namun juga bangunan pelengkap termasuk pasar yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitarnya untuk melakukan aktivitas perekonomian," kata Hadi.
Dengan demikian di PLBN sudah tersedia fasilitas untuk peningkatan ekonomi bagi lokal maupun regional.
Selain membangun PLBN, Kementerian PUPR juga masih meneruskan dengan pembangunan kawasan di sekitar pos lintas batas negara.
Kementerian PUPR membangun umah khusus serta menangani jalan-jalan di kawasan perbatasan, seperti dukungan rumah khusus di Rokan Hilir, Riau sebanyak 30 unit dan peningkatan struktur jalan di Kapuas Hulu, Kalimantan Timur sepanjang 13,61 km.
Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Dalam mendukung infrastruktur wilayah perbatasan, Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN tetapi juga akses jalan untuk mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan melalui 3 (tiga) program yaitu, program pembangunan PLBN dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pembangunan jalan di perbatasan, dan pembangunan rumah khusus di perbatasan.
Menurut Basuki, pembangunan kawasan perbatasan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kesenian.
Baca juga: Akhirnya, Indonesia dan Malaysia tanda tangani kesepakatan batas negara
Baca juga: Luhut nilai abrasi Riau tak pengaruhi perbatasan wilayah kedaulatan dengan Malaysia
Pewarta: Aji Cakti
Kementerian PUPR akan lanjutkan pembangunan sebanyak 11 pos lintas batas negara
Desain Pos Lintas Batas Negara Terpadu di Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. (ANTARA/HO- Kementerian PUPR)
