Washington (ANTARA) - Mahkamah Agung Amerika Serikat, pada Jumat, setuju untuk mendengarkan argumen lisan atas upaya Presiden Donald Trump untuk mengecualikan imigran ilegal dari total populasi yang digunakan untuk mengalokasikan distrik kongres ke negara bagian.
Pengadilan, yang kemungkinan akan segera memiliki mayoritas konservatif 6 banding 3 jika Senat yang dikendalikan Partai Republik mengonfirmasi calon Trump Amy Coney Barrett, akan menyidangkan kasus tersebut pada 30 November.
Baca juga: Setelah Presiden Trump, kini putranya Barron dinyatakan positif terinfeksi COVID-19
Para penentang arahan Trump pada bulan Juli, termasuk berbagai negara bagian yang dipimpin oleh New York, kota, kabupaten dan kelompok hak-hak imigran, mengatakan arahan itu dapat menyebabkan beberapa juta orang tidak terhitung dan kemungkinan menyebabkan California, Texas dan New Jersey kehilangan kursi di Dewan Perwakilan AS.
Trump " berupaya untuk melakukan realokasi kuasa politik di antara negara-negara bagian dan untuk melemahkan pengaruh politik atas negara-negara bagian dengan populasi imigran tidak tercatat yang lebih besar," kata para penentang dalam sebuah pengajuan pengadilan.
Mereka menuduh kebijakan itu juga dapat menghalangi orang-orang untuk berpartisipasi dalam sensus dan berpendapat bahwa kebijakan tersebut melanggar Konstitusi dan Undang-Undang Sensus, undang-undang federal yang menguraikan bagaimana sensus dilakukan.
Panel tiga hakim mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan pemerintah pada bulan September.
Baca juga: Donald Trump ingin lanjutkan kampanye setelah sembuh total dari COVID-19
Baca juga: Donald Trump kembali berkantor di Gedung Putih setelah tidak menunjukkan gejala COVID-19
Sumber: Reuter
Penerjemah: Aria Cindyara
Berita Lainnya
Menteri ESDM Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM
19 December 2024 16:58 WIB
Prof Haedar Nashir terima anugerah Hamengku Buwono IX Award dari UGM
19 December 2024 16:35 WIB
NBA bersama NBPA hadirkan format baru untuk laga All-Star 2025
19 December 2024 16:16 WIB
PPN 12 persen, kebijakan paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi
19 December 2024 15:53 WIB
Pertamina Patra Niaga siap lanjutkan program BBM Satu Harga di 2025
19 December 2024 15:47 WIB
BNPT-PBNU sepakat terus perkuat nilai Pancasila cegah ideologi radikalisme
19 December 2024 15:38 WIB
Maskapai Garuda Indonesia tambah pesawat dukung operasional di liburan
19 December 2024 15:19 WIB
Kemenekraf berkolaborasi untuk bantu promosikan produk kreatif
19 December 2024 14:52 WIB