Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menginginkan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun perusahaan swasta mendampingi korporasi petani dan nelayan hingga tercipta model bisnis yang benar-benar baik.
"Peran BUMN, peran swasta besar, atau BUMD, bukan semata-mata sebagai off-taker tapi juga bisa mendampingi mereka, mendampingi korporasi petani, mendampingi korporasi nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar berjalan. Ini yang belum," kata Presiden dalam pengantarnya pada rapat terbatas dengan topik "Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi" melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Baca juga: Pandemi COVID-19 tak pengaruhi aktivitas pertanian di daerah Klaten
Presiden mengatakan sudah memerintahkan beberapa tahun lalu kepada jajarannya untuk melihat lembaga pembangunan tanah federal atau FELDA di Malaysia, serta koperasi sapi di Spanyol.
Menurutnya, model-model pendampingan yang bagus seperti itu mudah ditiru, namun hingga sekarang belum bisa dibangun.
"Model-model bagus seperti itu gampang kita tiru, tapi saya tidak tahu sampai sekarang tidak bisa kita bangun 1 atau 2 contohnya," ujar Kepala Negara.
Presiden meminta kepada jajarannya agar membangun ekosistem proses bisnis petani, menyambungkannya dengan sistem perbankan, inovasi teknologi, serta membenahi manajemen.
"Saya kira kalau ini dilakukan, tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packaging, branding sampai strategi pemasaran," ujarnya.
Baca juga: Sairi, petani cabai Inhil yang tak takut gagal
Baca juga: Larangan mencari ikan di Laut China Timur resmi dicabut
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Presiden Joko Widodo ingin BUMN dan swasta dampingi korporasi petani-nelayan
Petani memanen padi di sebuah area persawahan di Blimbing, Malang, Jawa Timur, Senin (5/10/2020) (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj)
