Puan Maharani pastikan DPR konsisten jalankan tata kelola keuangan transparan

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Hal itu, menurut dia, sejalan dengan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena DPR RI 10 kali berturut-turut raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca juga: DPR minta calon kepala daerah untuk tidak gunakan konser musik dalam kampanye

"Sesuai dengan prinsip kami ingin DPR modern dan akuntabel. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan keuangan yang mendapat penilaian WTP," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penghargaan dari Kemenkeu itu disampaikan dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang mengambil tema "Tantangan Keuangan Negara dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan secara daring, Selasa.

Puan menegaskan bahwa DPR selalu berusaha meningkatkan kinerja, menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan, menyerap aspirasi rakyat pada masa sidang maupun saat reses.

Menurut dia, penghargaan dari Kemenkeu karena 10 kali berturut-turut meraih WTP menjadi penambah semangat DPR RI untuk meningkatkan kinerja dengan tata kelola keuangan yang akuntabel dan memberi manfaat besar pada kepentingan rakyat.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut, dia makin yakin DPR RI periode 2019—2024 bisa menjadi lembaga legislatif yang modern dan mampu melalui tantangan kemajuan zaman.

"Kami ingin DPR mewujudkan harapan publik, menjaga kepercayaan rakyat, terbuka , dan menghasilkan keputusan terbaik untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam rakernas tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang 10 kali berturut-turun mendapat opini WTP.

Menurut dia, capaian itu adalah bentuk konsistensi pada tata kelola keuangan yang akuntabel dan menjadi catatan sejarah luar biasa.

"Saya berharap capaian dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang 10 kali berturut-turut raih WTP bisa jadi contoh dan tidak dicederai," ujar Sri Mulyani.

Penghargaan WTP 10 kali dari Kemenkeu diberikan kepada 25 kementerian negara/lembaga, 3 provinsi, 8 kota, dan 5 kabupaten. Rakernas dan penyerahan penghargaan disampaikan secara virtual.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Sahroni apresiasi kinerja KPK kembalikan uang negara Rp90 triliun

Baca juga: DPR setujui anggaran Rp30,9 triliun untuk perlindungan dan jaminan sosial

Pewarta: Imam Budilaksono