Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja KPK karena yang mengembalikan uang negara senilai Rp90 triliun selama 2020 karena itu Komisi III menyetujui penambahan anggaran lembaga itu untuk 2021 menjadi Rp1,8 triliun.
"Saya pribadi dan Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran kepada KPK, karena memang dibarengi dengan realisasi kinerja KPK yang baik. KPK berhasil mengembalikan uang negara dengan jumlah yang fantastis yaitu Rp90 triliun dan kami sangat mengapresiasi capaian itu," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: DPR setujui anggaran Rp30,9 triliun untuk perlindungan dan jaminan sosial
Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada Senin (14/9), Ketua KPK Firli Bahuri meminta tambahan anggaran senilai Rp825 miliar dari Pagu Anggaran KPK 2021 Rp1,05 triliun.
Permintaan ini kemudian disetujui oleh Komisi III DPR RI, sehingga anggaran KPK pada 2021 bertambah menjadi Rp1,8 triliun.
Sahroni menilai penambahan anggaran KPK pada 2021 menjadi Rp1,8 triliun memang diperlukan demi mendukung kinerja institusi tersebut, salah satunya membangun budaya antikorupsi.
Dia mengatakan dalam paparan Ketua KPK, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk membangun budaya antikorupsi dengan memperbanyak penyuluh antikorupsi di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten.
Baca juga: KPK setor Rp2,1 miliar cicilan uang pengganti dari perkara Agung Ilmu
"Berdasarkan paparan seperti itu, Komisi III DPR mendukung karena memang seperti yang kita tahu, korupsi di daerah itu banyak terjadi. Nanti tentunya akan kita terus awasi," ujarnya.
Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri dalam Raker Komisi III DPR pada Senin (14/9) menyebut lembaganya berhasil mengembalikan keuangan negara sebesar Rp90,5 triliun yang terkumpul dalam sejak awal 2020.
"Enam bulan terakhir, satu semester 2020 di bidang pencegahan, KPK telah menyelamatkan keuangan negara kurang lebih Rp10,4 triliun dan menambah pendapatan daerah melalui program peningkatan pendapatan asli daerah kurang-lebih Rp80,1 triliun, artinya dalam 6 bulan KPK menghasilkan Rp90,5 triliun,” kata Firli.
Karena itu, menurut Firli, menjadi impas jika pada anggaran tahun 2021, KPK meminta anggaran Rp1,8 triliun karena lembaganya telah banyak mengembalikan uang negara lewat fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.
Baca juga: Puan Maharani: DPR dukung penguatan bidang maritim
Baca juga: Komisi V DPR akan perjuangkan pembangunan SPAM di Tanjung Buton
Pewarta: Imam Budilaksono
Wakil Ketua DPR RI Sahroni apresiasi kinerja KPK kembalikan uang negara Rp90 triliun
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)
