Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung penguatan di bidang maritim, salah satunya akan ditunjukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang sedang disusun pemerintah.
"DPR RI berkomitmen tinggi dalam membangun kekuatan nasional di bidang maritim," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Anggota DPR berharap segera realisasikan regulasi lindungi tokoh agama
Hal itu dikatakannya saat memberikan Kuliah Umum pada Perwira Siswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-58 Tahun Ajaran 2020, di Jakarta, Senin.
Dia menilai kekuatan nasional di bidang maritim di antaranya dibangun melalui pembangunan industri pengolahan hasil laut, modernisasi nelayan, penambangan laut, pembangunan pariwisata laut, serta transportasi laut.
Menurut dia, semua itu membutuhkan sistem pertahanan laut yang kuat sehingga DPR RI akan terus memaksimalkan tugas konstitusional-nya untuk menjaga laut Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen dari luas wilayah Indonesia.
"Salah satunya dengan menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan agar UU Keamanan Laut menjadi solusi dari berbagai persoalan ketahanan maritim, seperti persoalan illegal fishing, peredaran narkoba melalui laut, human trafficking. DPR ingin agar ada UU yang secara menyeluruh dapat melindungi kekayaan maritim Indonesia," ujarnya.
Karena itu menurut Puan, DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran memadai untuk matra laut karena harus mendapat alokasi anggaran strategis untuk meningkatkan SDM TNI AL yang profesional, peningkatan sarana, prasarana, dan alutsista TNI AL.
Puan menilai meskipun pandemik COVID-19 telah memberikan tekanan besar kepada ekonomi dunia, tetapi potensi kekayaan maritim perairan Indonesia tetap besar.
Dia mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI telah menyetujui hibah 14 Drone Scan Eagle dan upgrade tiga unit Helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat alutsista matra laut.
"Dari sisi pengawasan, DPR-RI mendukung pemerintah menjaga kedaulatan Indonesia di laut, seperti dalam isu Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara," katanya.
Selain itu menurut dia, DPR RI juga mendukung penguatan kerja sama TNI AL dengan angkatan laut berbagai negara untuk meningkatkan kemampuan dan berbagi informasi. Dia mengatakan TNI AL juga didorong berperan aktif sehingga kehadirannya di berbagai forum internasional dapat menguatkan kebijakan politik luar negeri pemerintah.
"Khususnya, dalam menegaskan garis batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia," ujarnya.
Selain itu menurut dia, dalam upaya penanganan COVID-19, DPR-RI mengapresiasi peran TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) dari penanganan pandemik sampai fase pemulihan ekonomi.
Dia mengatakan, khususnya dalam pengoperasian armada kapal rumah sakit TNI AL di pulau-pulau yang kurang mendapatkan akses kesehatan, seperti KRI Soeharso dan KRI Semarang yang saat ini telah beroperasi membantu pemulangan warga negara Indonesia di Malaysia, serta dalam mengangkut bantuan material kesehatan dari Singapura untuk dibawa ke Pulau Galang.
Baca juga: Komisi V DPR akan perjuangkan pembangunan SPAM di Tanjung Buton
Baca juga: Anggota DPR kritisi adanya perubahan UU Penyiaran dalam RUU Cipta Kerja
Pewarta: Imam Budilaksono
Puan Maharani: DPR dukung penguatan bidang maritim
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan Kuliah Umum secara virtual kepada Perwira Siswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-58 Tahun Ajaran 2020, di Jakarta, Senin. (Istimewa)
