Bangkinang (ANTARA) - Catur Sugeng Susanto sejak 12 Februari 2019 menjadi Bupati Kampar menggantikan posisi Azis Zaenal yang meninggal dunia pada 27 Desember 2018 hingga saat ini belum ada wakilnya.
Enam partai politik koalisi pendukungnya juga masih kasak-kusuk dan belum menemukan titik terang siapa yang bakal diusulkan mendampingi Catur Sugeng Susanto.
Setakat ini parpol koalisi, Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Nasdem dan PKB masih dalam tahap usulan nama-nama di internal partai masing-masing. Meski sudah beberapa kali para petinggi partai melakukan perundingan namun belum ada kesepakatan dan masih terkendala berbagai kepentingan politik ditambah lagi adanya pandemi COVID-19 membuat semuanya jadi molor. Waktu pun kian berjalan tanpa kompromi.
Mas Catur panggilan akrab bupati ini menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun empat bulan dibantu oleh Sekda Yusri sehingga terkesan pincang. Apalagi kondisi saat ini semakin tidak menentu, keuangan negara semakin amburadul membuat ekonomi masyarakat kian terpuruk.
"Kampar masih sangat membutuhkan wakil bupati, bahkan jabatan kosong itu wajib diisi, itu amanat undang-undang, apalagi akhir periode hingga tahun 2022, sekitar dua tahun lagi, lumayan lama," kata Ketua Partai Nasdem, Syamsul Mukhamar, salah satu parpol koalisi pendukung pasangan itu, belum lama ini.
Sebelumnya, parpol koalisi sudah mengadakan beberapa kali pertemuan namun belum menemui titik terang, Insya Allah dalam waktu dekat setelah kondisi normal kembali dari COVID-19, akan dirembug kembali dan merumuskan untuk menentukan usulan nama yang akan disepakati dari enam partai koalisi.
Dia menjelaskan proses menuju ke satu harapan yang bisa diterima semua pihak tentulah bukan hal mudah. Itu memerlukan proses yang panjang dan cukup memakan waktu apalagi dalam aturan partai harus ada persetujuan pimpinan partai tingkat yang lebih tinggi. "Kalau hanya kita berenam sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten saja tidaklah sulit," ujarnya.
Kendati demikian, lanjutnya, pimpinan parpol koalisi sudah berupaya mewujudkan harapan masyarakat untuk segera mengisi kekosongan jabatan itu. "Enam koalisi, enam warna itu banyak pilihan, yang namanya koalisi, banyak warna serta panjang juga proses yang harus dilalui untuk mempersatukan ragam macam kepentingan, namun kita berupaya untuk menepikan kepentingan warna partai masing-masing, maka harus dicarikan solusi terbaik untuk mendapatkan titik temunya. Yang jelas bupati sebagai usernya (pengguna) dapat menerima dan bekerjasama dengan baik menjalankan roda pemerintahan serta diterima semua kalangan," jelasnya.
Salah satu solusinya, kata Syamsul, bisa saja calon yang akan diusulkan partai koalisi dari non partai, apakah itu dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), mungkin juga pengusaha dan orang yang dinilai berpotensi menjadi pimpinan di pemerintahan seiring sejalan dengan Bupati Kampar.
Alumni Yogyakarta ini enggan menyebutkan siapa saja usulan dari Partai Nasdem. "Nanti saja, pada waktu yang pas dan tidak terlalu lama akan kita sampaikan nama-nama itu, yang jelas Nasdem fleksibel mengikuti kesepakatan, bisa cocok dengan koalisi dan bupati, namun jangan sampai terkesan seperti kawin paksa," terangnya.
Berbeda dengan Ketua PKS Kabupaten Kampar, Tamaruddin yang dihubungi via Whatsapp secara jelas telah mengusulkan tiga nama yakni Tamaruddin (Ketua PKS Kampar), Surya Dharmawan (pengusaha muda) dan Yuyun Hidayat (anak almarhum Azis Zaenal) yang sekarang adalah anggota DPRD Provinsi Riau.
"Namun politik itu dinamis, dipastikan tiga nama itu akan ada perubahan, kemungkinan berubah itu besar tergantung perkembangan yang ada," ujarnya.
Ketika ditanya keinginan dari partai berlambang bulat sabit ini, PKS berharap dan berkeinginan Wabup Kampar itu dari partai ini.
Sementara itu, Ketua PPP Kampar, Hendrayani menyampaikan posisi atau jabatan Wabup Kampar harus diisi karena itu perintah undang-undang dimana lebih kurang 18 bulan terhitung bupati berhalangan tetap. "Berpikir berdua itu lebih baik daripada sendiri, maka jabatan kosong itu harus diisi," terangnya.
Soal nama siapa saja dari PPP, dia masih enggan menyebutkan siang diusulkan oleh partai berlambang Ka'bah itu. "Saya belum bisa menyampaikan siapa saja usulan dari partai, yang jelas sudah ada sejumlah nama diusulkan pimpinan lebih tinggi," jelasnya.
Hendrayani menjelaskan bahwa dalam aturan memang tidak mutlak harus dari partai pimpinannya itu, meski bupati sebelumnya dari PPP, hanya saja dari etika, kepatutan atau kelayakan dan jika partai koalisi berempati maka sangat wajar Wabupnya diisi dari partai yang sama. "Anak almarhum juga sudah berkoordinasi beberapa kali dengan partai koalisi, namun itu tidak menjadi prioritas, akan tetapi dari PPP sangat berharap dapat kembali menduduki kekosongan itu dengan posisi jabatan berbeda, jika sebelumnya bupati sekarang untuk wakil bupati," terangnya.
Dia mengaku ingin ada warna lain, kalau bupatinya dari Golkar maka lima partai koalisi meminta wakilnya selain Golkar.
Selain itu Ketua PKB Kampar, Suharmi Hasan saat dihubungi mengatakan Kampar masih sangat membutuhkan wakil bupati, paling tidak untuk curhat-curhatan tentang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan supaya Kampar maju.
“Kita bukan penentu, hasil keputusan koalisi yang menentukan harapan masyarakat itu dapat terwujud, hanya saja sampai saat ini belum ketemu titik terang, pola pikirdari masing-masing koalisi itu macam-macam tergantung situasi politik yang ada," ujarnya.
Dia sampaikan bahwa siapa saja berpeluang bisa maju dan memiliki kemungkinan yang sama tergantung kesepakatan koalisi yang nantinya akan disampaikan dua nama ke Bupati untuk disampaikan ke DPRD Kampar.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat koalisi akan menentukan kembali kesepakatan nama-nama itu agar dapat mewujudkan keinginan masyarakat mendudukkan wakil bupati," kata dia lagi.
Pada Januari lalu, Partai Golkar telah menyampaikan nama Maryenik pengurus DPD menunjuk Bendahara DPD Golkar Riau, Maryenik Yanda sebagai usulan partai berlambang beringin itu untuk mendampingi Catur Sugeng Susanto, namun belakangan ada isu berkembang akan ada perubahan nama.
Ketua Partai Koalisi yang juga Ketua DPD II Golkar Kampar, Ahmad Fikri belum dapat memberikan penjelasan tentang perkembangan itu, "Tunggu dulu", jawabnya singkat.
Saat ini Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto juga sangat berperan menentukan pendampingnya. Seperti pemain catur, Catur Sugeng pasti mempunyai hitung-hitungan tersendiri saat akan melangkah supaya tidak kena skak mat.
Namun demikian kepentingan rakyat Kampar haruslah tetap berada di atas segalanya dibandingkan sosok calon wakil Bupati yang hanya akan merasakan kursi beberapa saat saja.
