Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang pada Rabu yang menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan kaum Muslim Uighur di provinsi Xinjiang China, kata Gedung Putih dalam satu pernyataan.
RUU itu, disetujui Kongres AS hampir secara bulat, dimaksudkan untuk mengirim pesan kuat kepada China mengenai hak asasi manusia dengan memberikan wewenang untuk memberi hukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan warga minoritas Muslim China.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.
Trump mengeluarkan satu "pernyataan yang ditandatangani" yang menyatakan bahwa sebagian persyaratan sanksi RUU itu mungkin membatasi kewenangan konstitusionalnya saat presiden menjalankan diplomasi sehingga dia akan menganggapnya sebagai anjuran, bukan kewajiban.
Trump tak mengadakan seremoni untuk menandai pengesahan RUU itu menjadi UU, yang terjadi saat koran-koran AS menerbitkan nukilan dari satu buku baru oleh mantan penasihat keamanannya, John Bolton.
Di antara tuduhan lain dalam buku itu, Bolton mengatakan Trump mencari bantuan Presiden China Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan kembali selama satu pertemuan tertutup pada 2019. Bolton juga mengatakan bahwa Trump bilang Xi semestinya jalan terus membangun kamp-kamp di Xinjiang. (*)
Pewarta : Mulyo Sunyoto
Berita Lainnya
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB
Dukung ketahanan pangan, PTPN rilis varietas kultur jaringan kelapa sawit berpotensi CPO tinggi
18 December 2024 15:00 WIB
Tindakan operasi batu kantong empedu bisa cegah komplikasi lebih berat
18 December 2024 14:41 WIB