Optimisme Gubri untuk jembatan Riau-Malaka

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyatakan optimisme jembatan antar-negara yakni Indonesia-Malaysia, yang rencananya 'mencakar' di daratan Riau dan Malaka akan terwujud meski dalam waktu yang belum dapat ditentukan.

"Komitmen ini sebenarnya merupakan komitmen bersama antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Riau," kata Rusli di Pekanbaru Rabu.

Menurutnya, jembatan Riau-Malaka yang menghubungkan dua negara beradat kebudayaan khas Melayu ini, jika terwujud maka akan sangat berpotensi memberikan dampak positif antar-keduanya.

Jembatan Riau-Malaka yang diperkirakan senilai triliunan rupian ini jika terealisasi juga merupakan yang terbesar dan terpanjang di ASIA, sehingga dipastikan secara tidak langsung juga akan mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata Internasional, kata Rusli.

Selain itu, menurutnya realisasi jembatan yang nantinya akan terjulur dan 'mengangkangi' Selat Malaka itu juga diyakini akan mampu meningkatkan derajat perekonomian bangsa, khususnya Provinsi Riau.

"Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa banyak pulau-pulau terluar dan terdepan di tanah air termasuk di sekitar Riau yang masih sangat tertinggal karena minimnya infrastruktur. Salah satunya adalah Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Imbas Positif

Daratan rupat yang merupakan pulau tertinggal di Provinsi Riau, namun jaraknya paling dekat dengan semenanjung Malaysia, kata Rusli secara tidak langsung juga nantinya akan mendapatkan imbas positif atas realisasi jembatan Riau-Malaka.

"Berbagai macam infrastruktur darat maupun laut dipastikan akan cepat terbangun di sana. Bahkan ekonomi masyarakat sekitar juga pastinya akan lebih maju dan lebih baik dari sekarang," urainya.

Untuk itu, demikian Rusli, spirit gobalitas harus ada dan agar menjadi komitmen bersama untuk mendukung rencana ini.

Tantangan ekonomi global menurut Rusli merupakan sebuah tujuan utama dimunculkannya inovasi yang diharapkan akan mampu memberikan poin plus terhadap segala aspek nasional maupun Internasional.

Namun demikian, sambungnya, tetap juga harus dipahami bahwa ada prioritas-prioritas yang tidak bisa dielakkan. Sebuah rencana, termasuk pembangunan juga ada yang harus didahulukan atau menjadi prioritas.

"Seperti yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) beberapa waktu lalu, prioritas pembangunan harus terfokus di dalam negeri terlebih dahulu. Salah satunya yakni rencana pembangunan jembatan Selat Sunda dan lainnya yang menghubungkan antar pulau dalam negeri," kata Rusli.

Kendati demikian, urainya, jika dalam waktu bersamaan rencana jembatan Riau-Malaka juga harus dipaparkan, Pemerintah Provinsi Riau siap untuk mengkomunikasikannya dengan baik.

"Jika banyak pihak yang mendukung, bukan sesuatu yang mustahil rencana pembangunan jembatan Riau-Malaka dapat terlaksana hingga realisasi 'mimpi' dapat terwujud secara nyata," kata Rusli.

Landasan

Berbagai perangkat pendukung juga sebaiknya menurut Rusli menajadi 'landasan' atas rencana ini, salah satunya yakni mengkalkulasi semua aspek positif dan negatif sehingga pembangunan jembatan ini dapat betul-betul menjawab apa yang selama ini diiginkan dan diharapan oleh masyarakat tanah air," kata Rusli.

Pada intinya, urai Rusli, realisasi jembatan ini harus mampu memberikan kontribusi positif secara nasional bahkan internasional. Kepentingan negara juga harus menjadi prioritas.

"Sejauh rencana ini dilemparkan, pihak Pemerintah Malaysia cukup responsif dan mendukung penuh jembatan Riau-Malaka. Untuk itu, sebaiknya juga rencana ini dibahas dalam forum internasional tentang bagaimana ke depannya," ujarnya.

Dari pihak pemerintah daerah sendiri kata Rusli, juga sudah sempat mempresentasikannya ke pemerintah pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta.

"Hasil persentase ini cukup memuaskan karena pemerintah pusat dan DPR RI sendiri jugasempat menyatakan dukungannya. Jadi, dimana pun saya, saya bertekat untuk tetap mewujudkan rencana yang masih menjadi mimpi bersama ini," demikian HM Rusli Zainal.

Terlontar Sejak Lama

Komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk membangun jembatan Riau-Malaka sudah terlontar ke publik sejak tahun 2009 lalu. Namun pembahasan ini belum menemukan titik temu hingga rencananya terkesan 'gantung' dan tak diketahui kapan akan teralisasi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (KPS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Ayat Cahyadi mengatakan, dibutuhkan pengkajian matang sebelum merealisasikan pembangunan jembatan Riau-Malaka, Malaysia.

"Pengkajian itu harus dilakukan secara bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kemudian dilanjutkan di tingkat atas antara DPR RI bersama pemerintah pusat," kata Ayat.

Mulai dari aspek kerjasama antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia menurut dia butuh dikaji mendalam, apakah memberikan keuntungan dan seberapa besar kontribusinya terhadap Riau sendiri, khususnya pada sektor perekonomian rakyat.

"Jika pembangunan jembatan Riau-Malaka tidak mendatangkan keuntungan yang berarti terhadap masyarakat di Riau sendiri, atau justru berpotensi menimbulkan konflik, sebaiknya rencana ini jangan diteruskan." katanya.

Menurur Ayat Cahyadi, masih banyak yang harus dibenahi di dalam negeri sendiri, khususnya Riau yang tentunya masih begitu banyak persoalan terutama infrastruktur.

"Lihat saja jalan-jalan yang ada di sekitar kabupaten/kota yang ada di Riau, masih banyak rusak. Selain itu, banyak juga pulau-pulau kian tertinggal karena tidak ada jembatan penghubung antara pulau satu dengan lainnya," ujar Ayat Cahyadi.

Jembatan 'super megah' yang juga dikenal dengan Jembatan Selat Malaka ini dikabakan akan memiliki panjang 54 kilometer. Landasannya direncanakan akan 'mencakar' di Pulau Rupat dan Kota Dumai (Indonesia) dengan Teluk Gong (Malaysia).

Dikabarkan pula, antar-kedua pihak, yakni Pemrintah Provinsi Riau bersama 'kejaraan' Malaka, Malaysia juga sempat melakukan beberapa kali pertemuan membahas rencana pembangunan proyek mega triliun itu.

Namun hingga kini rencana itu belum kungjung mendapat restu dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono yang lebih memprioritaskan pembangunan jembatan penghubung antar-pulau dalam negeri.