Usai rapat, kepada awak media yang sudah lama menunggu, Hamdani menjelaskan pihaknya akan memanggil Tim Gugus Tugas COVID-19 yang seharusnya pada pertemuan yang digelar hari ini bisa hadir.
"Kami tidak tahu apa yang membuat mereka tidak bisa hadir. Padahal kami sudah melayangkan undangan resmi. Ini kan lembaga resmi. Sudah ada aturannya. Seharusnya eksekutif menghargai itikad baik yang kita lakukan. Makanya tadi berdasarkan saran dan masukan dari anggota dewan, kami akan segera memanggil kembali Tim Gugus COVID-19.
Kami ingin masalah PSBB ini dievaluasi secara tuntas. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Harus jelas dan transparan sebab dana yang dianggarkan juga tidak sedikit," ungkapnya dengan nada sedikit kesal.
Menurut Hamdani, bila tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Pekanbaru kembali tidak hadir, pihaknya akan menggunakan mekanisme yang dimiliki DPRD dengan membentuk tim Pansus Covid-19 atau menggunakan hak interpelasi.
"Kami tidak main-main terhadap masalah ini. Dari awal kami sudah serius mengawalnya bahkan memperjuangkan anggarannya. Besok kami panggil, jika tidak datang maka akan kami gunakan mekanisme yang melekat sama kami," papar politisi PKS ini.
Hamdani ingin agar persoalan PSBB benar-benar dilakukan secara total. "Makanya kami ingin tahu, di mana kendalanya. Apa masalahnya, mengapa banyak warga yang tidak dapat dan tidak terdata. Akan banyak pertanyaan yang kami ajukan. Intinya kami ingin masalah ini clear," ungkapnya serius.
Baca juga: DPRD Kota Pekanbaru tampung keluh kesah warga terkait PSBB
Baca juga: Ketua DPRD Pekanbaru: Evaluasi distribusi bantuan warga terdampak COVID-19
Pendapat yang sama juga dilayangkan anggota DPRD Kota Pekanbaru Arwinda. Kepada ANTARA, Arwinda minta agar persoalan pendistribusian pembagian sembako bagi warga terdampak COVID-19 diselesaikan dengan hati.
"Kami ingin menyelesaikannya dengan baik. Kita tidak usah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang kita cari solusinya di mana kelemahannnya, itu yang kita perbaiki. Saya rasa semua pihak, harus menyikapi persoalan ini denganjernih, tidak menggunakan emosi namun lebih menggunakan hati. Ini musibah. Siapa yang menginginkan situasi seperti ini.
Namun, kami minta pemerintah juga bisa bersikap arif. Jangan sampai ada warga yang berhak mendapatkannya namun tidak diberikan. Di mana hati kita itu?," tuturnya.
Menurut Arwinda, di Dapil-nya Tenayan Raya banyak warga yang merasakan dampak dari kebijakan PSBB. "Saya tidak usah sebutkan wilayahnya. Namun banyak warga yang kelaparan. Nantilah saya tunjukkan daerahnya. Sekarang yang penting, bagaimana proses yang sudah disepakati itu dilakukan dengan benar. Mana yang kurang segera dilakukan evaluasi. Jangan dibiarkan masalah ini berlarut-larut. Kasihan masyarakat kita," kata politisi PAN ini.
Sebagai anggota komisi II yang berkaitan dengan ekonomi, Arwinda mengaku merasakan betul dampak ekonomi bagi pelaku usaha.
"Usaha yang dilakukan warga semenjak PSBB ini banyak yang tutup. Memang kita setuju untuk memutus mata rantai COVID-19, PSBB tetap diperlukan. Namun, kita jangan lupa, masyarakat juga butuh makan sehingga juga harus dipikirkan langkah yang tepat bagi pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19.
Saya rasa kriteria yang ditetapkan pemerintah bukan harga mati. Bukan saklek sehingga bisa direvisi guna kepentingan masyarakat luas. Karena itu, saya minta agar data penerima dampak COVID-19 ini dilakukan validasi data sehingga benar-benar mengcover seluruh warga," kata ibu tiga anak ini dengan penuh harap.
Baca juga: Wali Kota Pekanbaru perpanjang PSBB 14 hari lagi, begini penjelasannya
Baca juga: Pemko prediksi COVID-19 akan berakhir di Pekanbaru Juni 2020
