Ketua DPRD Pekanbaru: Evaluasi distribusi bantuan warga terdampak COVID-19

id ketua dpd pekanbaru,psbb pekanbaru

Ketua DPRD Pekanbaru: Evaluasi distribusi bantuan warga terdampak COVID-19

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani. (ANTARA/Tengku M Yusuf)

Pekanbaru (ANTARA) - Untuk mencegah kesimpangsiuran data penerima Sembako bagi warga terkena dampak COVID-19 di Kota Pekanbaru, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mendesak pemerintah agar lakukan evaluasi proses distribusi bantuan tersebut.

Hamdani saat ditemui di Pekanbaru, Rabu, mengatakan adanya RW pada kelurahan Tanah Datar, kelurahan Simpang Baru dan kelurahan Kota Tinggi yang menolak pembagian sembako menjadi tanda adanya data distribusi yang tidak sinkron antara usulan RW dan pemerintah.

"Kondisi sekarang ini, tentu hal itu sangat kita sayangkan. Makanya perlu dilakukan evaluasi bagi pemerintah, mengapa hal itu terjadi?," katanya kepada Antara usai rapat RPJMD kota Pekanbaru.

Menurut Hamdani, dengan tidak disalurkannya distribusi sembako pada tiga kelurahan itu, tentu sangat disayangkan. "Hal itu, pernah kita tanyakan pada saat realokasi anggaran APBD kota Pekanbaru. Kita ingin semua warga yang berhak di Kota Pekanbaru ini dapat. Nah, sekarang, apa yang kita khawatirkan terjadi. Karena itu, Pemko harus segera meng-update kembali data pembagian Sembako dan harus dijelaskan bahwa pembagian Sembako tidak hanya sekali ini saja, namun berlanjut sesuai dengan dana yang dimiliki Pemko. Jadi, bagi masyarakat yang belum mendapatkannya, maka mereka tidak berkecil hati sebab masih ada bantuan yang akan mereka dapatkan nanti," urainya.

Lebih lanjut, Hamdani menegaskan agar untuk tiga kelurahan bantuan segera disalurkan. "Jangan ditunda. Sebab ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Jangan sampai timbul gejolak di masyarakat," paparnya.

Baca juga: Wako Pekanbaru minta pengertian RW yang tolak bantuan

RW tegaskan tidak valid

Sementara itu, Ketua RW 5 Kelurahan Tanah Datar kota Pekanbaru, Afrizal menjelaskan pihaknya menolak pembagian distribusi Sembako sebab data yang mereka ajukan yakni untuk 500 KK hanya dikabulkan satu KK.

"Hal ini tidak baik sehingga kami menolak pembagian Sembako. Kami sudah ajukan pembagian Sembako untuk 500 warga di empat RT yang kami miliki, namun dikabulkan hanya satu KK. Jika ini saya ikuti, tentu tidak baik di masyarakat. Akan ada kecemburuan," ungkap bapak empat orang anak ini.

Menurut Afrizal, dengan kondisi masyarakat saat ini yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, hal itu seharusnya tidak terjadi.

"Sekarang warga sudah suuzon dengan saya. Mereka lihat di TV kelurahan lain dapat, lalu kenapa wilayah mereka tidak dapat. Sudah banyak warga yang datang ke saya mempertanyakan hal itu. Mereka mencibir saya. Padahal kami tidak main-main dalam mendata warga yanh terkena dampak COVID-19," tuturnya dengan nada gundah.

Afrizal berharap agar segera dilakukan distribusi Sembako. "Sekarang menggantung. Kalau bisa segera dilakukan distribusi Sembako sesuai dengan data yang kami ajukan," ungkapnya.

Baca juga: PSBB Pekanbaru, DPRD Riau: Data kongkret penerima bantuan harusnya sudah di tangan

Baca juga: Beberapa RT/RW tolak bantuan, begini kriteria penerimanya dari Pemko Pekanbaru


Hal senada juga diungkapkan Artini, warga RT 1 RW 5 kelurahan Tanah Datar. Ibu tiga orang anak ini mengaku herna mengapa daerahnya tidak mendapat distribusi Sembako.

"Kami dengar berita, banyak warga lain yang dapat. Kami kok tidak dapat. Padahal kami sudah mengisi data yang diajukan RT," sesalnya.

Menurut Artini, dengan kondisi sekarang ini, bertahan hidup saja sudah syukur. "Kondisi sekarang berbeda dengan krisis sebelumnya. Krisis sebelumnya kami tidak dilarang beraktifitas. Sekarang kami dilarang, tidak bisa berbuat apa-apa sehingga pendapatan yang kami terima tidak ada. Suami saja yang ojek pangkalan tidak beroperasi. Begitu juga anak saya yang kerja di klinik kecantikan juga tidak beroperasi. Jadi, memang tidak banyak yang diandalkan," ujar ibu tiga orang anak ini.

Artini mengaku bertahan hidup dengan membuat bungkus daun ketupat dan berjualan onde-onde. "Namun yang pesan atau yang beli tidak banyak. Sehari Rp10 ribu rupiah sudah syukur untuk beli beras satu kilo. Untuk lauk pauk nggak usah dulu dipikirkan," paparnya sendu.

Artini berharap agar pembagian Sembako di kelurahannya tidak ditunda."Kami sudah susah pak. Apa pemerintah tidak merasakan apa yang kami rasakan," katanya dengan penuh harap.