PSBB Pekanbaru, DPRD Riau: Data kongkret penerima bantuan harusnya sudah di tangan

Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar menyuarakan kritikan terkait pelaksanaan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pekanbaru yang diperpanjang hingga 14 hari lagi. Dimana, pada tahap pertama, PSBB Pekanbaru sudah berlaku sejak 17-30 April, masih diperlukan evaluasi secara menyeluruh.

Salah satu yang menjadi polemik di tengah masyarakat yakni bantuan sembako yang tidak jelas. Padahal seharusnya Pemko Pekanbaru sudah memegang data secara rinci siapa saja yang harusnya mendapat bantuan.

"Kita heran, kok Kota Pekanbaru yang sudah lama berdiri, tidak punya data kongkret penerima bantuan? Apakah selama ini tidak ada administrasinya orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan? Apakah ini akal-akalan saja? Yang jelas sudah dua minggu PSBB diterapkan. Tidak ada keseriusan yang saya lihat," ucap Asri Auzar di Pekanbaru, Selasa.

Kebijakan yang tak tepat akan menimbulkan kisruh baru, karena banyak masyarakat yang merasa tak terakomodir sebagai penerima bantuan. Bahkan sudah ada gelombang penolakan yang dilakukan masyarakat.

Baca juga: Beberapa RT/RW tolak bantuan, begini kriteria penerimanya dari Pemko Pekanbaru

Baca juga: Wako Pekanbaru minta pengertian RW yang tolak bantuan

"Saya rasa kalau kerjanya sistematis dua hari selesai itu pendataannya. Tak perlu sampai lama dan tak perlu sampai diulang-ulang. Hari ini saya dapat kabar. Tidak semua dapat, seandainya ini dilakukan maka masyarakat akan mengkomplain RTnya seolah-olah RT tidak sampaikan data sebenanarnya. Ini kan menjadi persoalan baru," ucap Ketua DPD Demokrat Riau ini.

Padahal katanya, masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 sangat banyak. Lantaran adanya aturan yang mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah.

"Ini kan diperpanjang 14 hari ke depan

Kita harap Pemko siap. Jangan lagi main kucing-kucingan. Dinas yang menangani pasti datanya sudah ada, lakukan yang terbaik jangan sampai nama walikotanya tercoreng hanya gara-gara bantuan sembako," ucap Asri.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto menilai penyelenggaraan PSBB Pekanbaru tahappertama hanya sekedar status saja.

"PSBB Pekanbaru saya liat tidak ada ujung pangkalnya. Masih gagah-gagahan saja. Seperti rekayasa lalu lintas hanya di Sudirman itu gunanya untuk apa? Malah menyusahkan masyarakat saja. Saya bingung dengan kebijakan Pemko ini," ucap politisi PKB Riau itu.

Baca juga: Polisi tutup jalan utama Pekanbaru pada siang hari, begini penjelasannya