Menanti berkah minyak di Bumi Lancang Kuning

Pekanbaru (ANTARA) - Perkembangan ekonomi global yang melambat saat ini turut mempengaruhi pertumbuhan berbagai sektor, termasuk produksi minyak bumi dan gas di Indonesia yang diprediksi juga akan surut.

Bahkan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi lifting migas sepanjang 2019 hanya mampu mencapai 90,5 persen dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam laporannya menyebutkan sepanjang 2019, realisasi lifting migas di Indonesia mencapai 1,8 juta barel setara minyak per hari (BOPD), atau tidak mencapai target yang ditetapkan APBN 2019 sebesar 2,025 juta BOPD. Apa penyebabnya?

Ada beberapa hal yang "memaksa" pengurangan pada lifting minyak, yakni kebocoran EMCL 'floating hose" di Blok Cepu yang, kalau setahun, berkurang menjadi 2.900 barel oil per hari.

Realisasi lifting minyak pada 2019 sebenarnya mencapai 746.000 barel per hari atau 96,3 persen dari APBN 2019 sebesar 775.000 barel per hari. Namun demikian, capaian ini masih di atas target WP&B (Program Kerja dan Badget) sebesar 729,5 ribu BOPD atau sebesar 102,3 persen.

Menurut Dwi, lifting minyak Indonesia berpotensi mencapai 752.000 barel per hari, namun terjadi pengurangan akibat serangkaian kendala sepanjang 2019, seperti kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena curtailment gas, revisi Amdal EMCL dan kebocoran di lapangan YY blok Lepas Pantai JawaBarat /Offshore North West Java (ONWJ).

"Jika dibandingkan RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) pada 2019, diprediksi lifting minyak berada di angka 590.000 BOPD. Capaian 746.000 BOPD ini telah menunjukkan hasil yang membanggakan atas upaya kerja keras yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS," kata dia.

Sumbagut capai target

Meski lifting minyak secara nasional jauh di bawah target nasional, namun produksi minyak mentah (lifting) pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di area Sumatera bagian utara (Sumbagut) pada tahun 2019 yang meliputi wilayah Riau, Aceh dan Sumatera Utara justru dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Kepala SKK Migas wilayah Sumbagut Avicenia Darwis menyebutkan hingga akhir November 2019, angka rekonsiliasi rata-rata lifting minyak Sumbagut sebesar 214,751 ribu barrel per hari, atau di atas target APBN sebesar 213,690 ribu barrel per hari.

Dia mengatakan upaya optimalisasi lifting terus dilakukan melalui pengurasan stok dan pengapalan serentak dari lima terminal titik serah minyak di penghujung tahun 2019, khususnya di Terminal Dumai.

Untuk mendukung capaian target nasional, Aviciena tak segan-segan mendatangi daerah produksi dan berupaya menggenjot semangat KKKS agar lifting minyak maksimal. Bahkan, dalam sebulan, dia hanya sekitar lima hari berkantor di markas SKK Migas Wilayah Sumbagut di Kota Pekanbaru. Sisanya berkeliling dari lapangan ke lapangan untuk memompa semangat para kontraktor..

Dengan demikian, lifting hingga 31 Desember 2019 meningkat menjadi 215,100 ribu barrel per hari, atau 1.410 barrel per hari di atas target. Selain Terminal Dumai, empat titik serah lainnya adalah Terminal Buatan (Riau), FSO Gandini (Riau), Terminal Pangkalan Susu (Sumut) dan Terminal Arun (Aceh). Dari upaya tersebut tambahan volume lifting selama bulan Desember tahun ini diperkirakan mencapai 6,78 juta barrel.

Adapun total angka operasional lifting selama tahun 2019 di area Sumbagut diperkirakan mencapai angka 78,5 juta barrel. PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) memiliki kontribusi terbesar dari lifting area Blok Rokan dengan estimasi capaian sebesar 88,5 persen atau rata-rata lifting sebesar 190,494 ribu barrel per hari. Diikuti BOB PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu, Pertamina EP Asset 1 Field Rantau dan Field Lirik , Energi Mega Persada Malaca Strait SA dan Medco E&P Malaka.

Pencapaian lifting ini berkat kerjasama SKK Migas dan KKKS yang bahu-membahu memenuhi target lifting Sumbagut tetap terjaga dan memenuhi target APBN 2019.

"Syukur Alhamdulillah, lifting wilayah Sumbagut tercapai, berkat kolaborasi antara pekerja teknis dan non teknis," ujar Avicenia.

Sementara itu, permasalahan-permasalahan yang muncul untuk memenuhi target APBN di Sumbagut, di antaranya permasalahan keamanan, cuaca dan illegal taping (pembocoran pipa) dapat ditekan dan teratasi dengan baik, berkat kerjasama yang baik antara SKK Migas Sumbagut, KKKS dan stakeholder.

"Dari awal tahun kita sudah mulai konsern terhadap permasalahan yang muncul, dan mengatasinya agar tidak berpengaruh dengan penurunan produksi minyak," kata Avicenia, yang juga alumni Geologi ITB ini.

Di tahun 2020, SKK Migas Sumbagut dan KKKS berharap lifting dapat kembali melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Upaya yang dilakukan adalah dengan mempertahankan produksi lapangan eksisting dan melakukan pengembangan sumur baru eksplorasi di wilayah lepas pantai, yaitu wilayah Andaman, Aceh.

Babak baru migas Riau

Salah satu pengelola migas terbesar di Riau yakni PT Chevron Pacific Indonesia pada 2021 akan mengakhiri kontraknya di Blok Rokan ini setelah puluhan tahun beroperasi di Bumi Lancang Kuning ini.

Untuk mencari pengelola selanjutnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah mengevaluasi dua proposal yang diajukan Pertamina dan PT Chevron Pacific Indonesia, pemerintah akhirnya menetapkan Pertamina sebagai operator Rokan dari 2021 sampai 2041. Dengan demikian, nantinya negara bisa mendapatkan bagi hasil minyak dan gas bumi rata-rata sebesar 48 persen selama 20 tahun.

Sisanya milik kontraktor pengelola yang ada di blok tersebut, termasuk Pertamina. Bagi hasil tersebut juga ada tambahan diskresi dari Menteri ESDM sebesar 8 persen. Bonus tanda tangan mencapai 783 juta dollar AS atau Rp11,3 triliun. Kemudian pendapatan negara 20 tahun ke depan sebanyak 57 miliar dollar AS atau Rp 825 triliun. Lantas, apa keuntungannya untuk Provinsi Riau?

Sesuai peraturan, dasar pemerintah menetapkan dana bagi hasil migas adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan tersebut mengatur penerimaan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan imbangan 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk pemerintah daerah penghasil migas.

Dari jumlah 15,5 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen diperuntukkan guna menambah anggaran pendidikan dasar di daerah penghasil migas. Sisanya, sebesar 15 persen dibagi lagi dengan rincian, tiga persen untuk provinsi, enam persen untuk kabupaten/kota penghasil migas, dan enam persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan, khusus untuk penerimaan gas bumi, pembagiannya adalah 69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk daerah. Kemudian, sebesar 0,5 persen dari hak daerah tersebut dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar pada daerah bersangkutan. Dan sisanya sebesar 30 persen dibagi lagi dengan rincian enam persen untuk provinsi, 12 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12 persen untuk kabupaten/kota lain.

Untuk Riau sendiri pada 2017 dana bagi hasil itu jumlahnya mencapai Rp1,7 triliun meski belum dibayar secara tunai. Bayangkan, uang sebanyak itu jika diperuntukkan membangun fasilitas infrastruktur kesehatan atau pendidikan. Rakyat akan cerdas dan sehat.

Melihat gambaran itu, sudah saatnya dana bagi migas tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Bumi Lancang Kuning. Terlebih lagi, Pertamina yang merupakan perusahaan negara akan mengolah Blok Rokan mulai 2021 sehingga dinilai mudah untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan daerah.

Dana bagi hasil pun seharusnya dibayarkan langsung tanpa penundaan yang lama sehingga tidak terkesan memberikan harapan palsu. Sudah saatnya berkah minyak di negeri Riau dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Semoga.