Pekanbaru (ANTARA) - Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Mohammad Fadjar meminta semua pihak, terutama jajaran TNI, untuk serius menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar bencana asap 2019 tidak terulang lagi tahun ini.
"Kita punya kesempatan persiapan diri lebih bagus, kita harus dukung pemerintah pusat, memenuhi perintah Presiden Joko Widodo agar jangan ada lagi bencana asap. Jangan sampai asap melintas dari negara kita menuju ke negara lain," kata Brigjen TNI Mohammad Fadjar di sela rapat penetapan status siaga darurat Karhutla Riau, di Pekanbaru, Selasa (11/2) malam.
Ia mengatakan pada 2019 diakuinya Riau kecolongan sehingga terjadi bencana asap. Namun, ia menilai tahun ini seluruh pemangku kebijakan terlihat punya itikad kuat untuk berubah.
"Indikatornya kesiapan dari personel 2019 kita hanya siap sekitar 1.000 orang, saya tak hitung dari pihak perusahaan-perusahaan. Hari ini tergelar hampir 3.000 orang di posko-posko," katanya.
Selain itu, indikator lainnya adalah kelengkapan alat untuk pemadaman karhutla. "Tahun 2019 alat hingga di polsek dan koramil hanya 300 alat. Hari ini lebih dari 954 alat," katanya.
Meski begitu, ia mengatakan tugas paling utama yang seharusnya dilakukan adalah mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan membakar.
"Mengubah 'mindset' masyarakat kita itulah yang paling penting dari aspek pencegahan. Dari mengolah lahan secara membakar ke upaya lainnya yang lebih modern," ujarnya.
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendijuga menyatakan optimismenya dan yakin penanganan karhutla tahun ini lebih baik dari tahun lalu.
"Relawan mulai berlatih dan siap diterjunkan. Kita perbaiki upaya prediksi titik api di masa mendatang," katanya.
Gubernur RiauSyamsuarmenetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terhitung mulai tanggal 11 Februari hingga 31 Oktober 2020.
Pada tahun lalu, status siaga darurat Karhutla Riau juga ditetapkan sejak 19 Februari 2019 dan berlangsung selama sembilan bulan hingga Oktober. Namun, karhutla tahun lalu tidak bisa ditangani sehingga menimbulkan banyak kerugian akibat dampak bencana asap.
Berdasarkan di situs Sipongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karhutla di Provinsi Riau selama 2019 mencakup area seluas 75.871 hektare (ha), jauh lebih luas dibandingkan cakupan Karhutla tahun sebelumnya.
Tahun 2017 dan 2018 kebakaran hutan dan lahan di Riau berturut-turut mencakup area seluas 6.866 ha dan 37.236 ha.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menyatakan karhutla pada tahun 2020 sudah terjadi di 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau meski luasnya berbeda-beda. Total luas karhutla hingga Februari 2020 mencapai 271 hektare.
Adapun tiga daerah yang sudah berstatus siaga darurat mengalami karhutla cukup luas, yakni di Siak mencapai 98,47 ha, Bengkalis 60,90 ha dan Dumai 31,85 ha.
Baca juga: Riau tetapkan status siaga darurat Karhutla hingga Oktober, begini penjelasannya
Baca juga: Siak sudah tetapkan status siaga darurat Karhutla
Danrem 031/WB minta semua pihak serius tanggulangi karhutla, begini penjelasannya
Arsip Foto. Presiden Joko Widodo meninjau penanganan karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). (ANTARA/Puspa Perwitasar)
