Pekanbaru (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 03-PKE-DKPP/I/2020 di Kota Pekanbaru, Senin (27/1/2020).
"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," kata Sekretaris DKPPBernad Dermawan Sutrisno, di Pekanbaru, Minggu.
Bernad Dermawan Sutrisno, mengatakan perkara dengan registrasi pengaduan 361-P/L-DKPP/XII/2019 ini diadukan oleh mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Sovia Warman.
Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Dedi Risanto, Akhmad Khaerudin dan Mulianto.
Dalam pokok aduannya, Sovia mendalilkan para teradu tidak profesional, cermat dan/atau lalai serta terdapat unsur kesengajaan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu.
Akibatnya, Bawaslu RI pun memberhentikan dirinya secara tidak hormat karena menjadi terpidana tindak pidana Pemilu.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.
Sidang ini akan dipimpin oleh Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Riau di Kantor Bawaslu Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman No. 17, Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada Senin (27/1), pukul 09.00 WIB.
Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan bahwa agenda sidang perkara 03-PKE-DKPP/I/2020 adalah untuk mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, juga pihak terkait dan saksi-saksi yang akan dihadirkan.
"Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp," pungkas Bernad.
Baca juga: Bawaslu Riau ajak Panwascam jaga integitas pada Pilkada serentak 2020
Baca juga: Bawaslu Riau imbau kepala daerah tak lakukan mutasi jelang Pilkada 2020
Berita Lainnya
33.377 KPM di Meranti terima beras cadangan pangan pemerintah tahap III
14 August 2024 13:06 WIB
DKPP segera panggil Sekjen KPU di sidang lanjutan dugaan asusila Hasyim
23 May 2024 8:07 WIB
DKPP periksa Ketua Bawasalu Surabaya terkait dugaan pelanggaran KEPP
05 October 2023 16:16 WIB
DKPP sebut ketersedian stok beras di Kota Bandung surplus 15.273 ton
26 September 2023 14:47 WIB
Pengadaan kelapa DKPP Meranti diduga tak sesuai spesifikasi, benih bersertifikat dibeli murah
19 August 2023 16:58 WIB
Kepulauan Meranti pertahankan zero kasus rabies
10 August 2023 18:02 WIB
Tahun ini, stok hewan kurban lokal mampu penuhi kebutuhan di Meranti
07 June 2023 16:00 WIB
DKPP Bandung sebut harga telur tinggi disebabkan harga pakan naik
24 May 2023 15:13 WIB